======== Kunjungi Juga :=======

Sekda Jateng Sri Puryono Karto Soedarmo memberikan pembinaan kepada ASN Pemkab Kebumen. (Foto: Humas Kebumen)
KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Sistem honor bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini dilakukan Pemkab Kebumen didorong untuk segera dihapus. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono Karto Soedarmo pada kegiatan pembinaan pejabat Pemkab Kebumen, Senin (25/2/2019) siang di Gedung Pertemuan Setda Kebumen. Sebab, Sri Puryono menyampaikan, honor kegiatan menjadi salah satu celah adanya korupsi.

Menurutnya, honor tersebut digantikan menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Selama ini honor kegiatan tidak jelas siapa yang mendapatkannya, sedangkan TPP sangat jelas. Apalagi pembayaran TPP ini berdasarkan kinerja dan kehadiran.

"Rapat-rapat itu nggak usah ada honor. Di Provinsi (Jawa Tengah) itu sudah nggak ada, jadi rapat ya rapat. Termasuk saya datang kesini, jangan dikasih honor," tegasnya.

"Dulu kami juga begitu, awalnya banyak yang ndresula. Padahal honor-honor itu lebih besar dari gaji kita," sambungnya.

Pemberian TPP ini dinilai sangat adil, sebab para pegawai akan mendapatkannya sesuai dengan jerih payah kinerjanya. "Saya kira kalau PNS di Kebumen bisa mendapatkan take home pay Rp 10 juta sudah cukup untuk hidup di Kebumen," tegasnya.

Disisi lain, Sri Puryono, mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemkab Kebumen terkait revolusi mental dan reformasi birokrasi. Itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di Kebumen agar dapat mengejar dan memiliki prestasi seperti daerah lain di Jawa Tengah.

Ia mengaku prihatin atas kondisi Kebumen dimana dua tahun terakhir banyak pejabat yang terlilit perkara. Namun demikian, dia optimis ke depan Kebumen akan lebih baik di bawah pimpinan Bupati KH Yazid Mahfudz.

Ia menegaskan setiap ASN harus memiliki integritas atau kejujuran, etos kerja dan sikap gotong royong. Selain itu, sikap loyalitas terhadap pekerjaan dan pimpinan juga mutlak dipenuhi. Dengan bekal tersebut maka roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

Selanjutnya, terkait feformasi birokrasi, perlu dilakukan untuk mewujudkan good government dan clean government. Dalam menjangkau itu diperlukan roadmap birokasi baik jangka pendek maupun panjang. Hal yang perlu dilakukan yaitu komitmen pimpinan instansi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Bupati Kebumen Yazid Mahfudz, menyampaikan Pemkab Kebumen terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. juga melaksanakan berbagai langkah sesuai arahan Gubernur pada saat pelantikan Bupati Kebumen.

"Kami berkomitmen untuk melaksanakan arahan Gubernur dimaksud. Diantaranya penerapan seluruh Perangkat Daerah sebagai Kawasan Zona Integritas. Juga penyampaian LHKPN dan LHKASN. Tertib administrasi juga terus kami tingkatkan," tandasnya.

Hadir pada acara tersebut, Sekda Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono, para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, serta seluruh Pimpinan OPD, Camat dan lurah.


| Sumber : inikebumen


Post a Comment

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!

Powered by Blogger.