Kilas Berita:

Kekosongan Sanksi Hukum Pilkada, Polisi Diminta Ambil Sikap

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Polisi diminta mengambil sikap terkait kekosongan sanksi hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Seperti sanksi money politic yang tidak diatur dalam UU tersebut. ”Dan Bawaslu tentu tidak tinggal diam menyikapi hal tersebut. Karena jika didiamkan maka akan menjadi masalah sehingga yang kita terapkan nanti (sanksi politik uang—Red) yakni pasal 149 KUHP tentang suap politik,” terang Ketua Bawaslu Jateng Abhan saat rapat koordinasi stakeholder kesiapan pengawasan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 2015, di Hotel Candisari Karanganyar, Kebumen, Senin (19/10). Rapat diikuti aparat penegak hukum dan PNS itu, juga diisi Sekda Adi Pandoyo, Ketua KPU Kebumen Paulus Widiyantoro, dan Ketua Panwas Kebumen Suratno. Hadir Anggota Panwas Kebumen Maria Erni P dan Arif Supriyanto. Dijelaskan Abhan, sanksi politik uang itu murni pidana umum sehingga menjadi kewenangan kepolisian. Untuk itu, Bawaslu maupun Panwas akan berkoordinasi dengan kepolisian jika ada laporan money politic dari pasangan calon. Dan Panwas tentu akan mengklarifikasi pihak bersangkutan terlebih dahulu. ”Tetapi juga perlu respons cepat dari kepolisian,” imbuhnya.

Manipulasi Suara Tak hanya politik uang, alat peraga yang hilang pun tidak ada ancaman pidananya dalam UU Nomor 8 tahun 2015. Maka masalah tersebut masuk pidana umum dan ditangani kepolisian. Potensi pelanggaran dalam Pilkada masih cukup banyak. Terutama manipulasi hasil penghitungan dan rekapitulasi suara. Mengingat rekapitulasinya dari tempat pemungutan suara (TPS) langsung di panitia pemilihan kecamatan (PPK), tanpa dilakukan panitia pemungutan suara (PPS). Sehingga pergerakan dari TPS ke PPK berpotensi terjadi manipulasi suara. Untuk itu perlu konsentrasi pengamanan di PPK dan harus ada saksi mengawalnya. ”Masyarakat pun diimbau ikut mengawal,” pinta Abhan sembari mengatakan potensi pelanggaran lainnya seperti intimidasi saat pemungutan suara, ketidaknetralan penyelenggara Pilkada serta PNS, dan kampanye hitam. Selama ini pelanggaran mendominasi yakni pemasangan baliho di luar KPU dan branding mobil pasangan calon. Untuk pelanggaran ini merupakan larangan administrasi. Adapun sanksi yang bisa menggugurkan calon yakni iklan di media cetak dan elektronik. Adi Pandoyo menekankan netralitas PNS dalam Pilbup 9 Desember mendatang. Ketua Panwas Kebumen Suratno mengemukakan, ketidaknetralan PNS itu bisa secara langsung maupun tidak langsung, antara lain turut serta menghadiri kampanye, mendukung calon serta membuat kebijakan. ”Selama ini PNS baru sebatas ada indikasi tidak netral,” kata Suratno mencontohkan adanya PNS yang muncul di kegiatan informal pasangan calon. Adapun untuk kepala desa juga diminta netral dalam Pilkada. Menurut Suratno telah dilakukan klarifikasi dan teguran untuk kepala desa di Kecamatan Mirit, Petanahan, Pejagoan, Prembun, dan Poncowarno. (K5-52/suaramerdeka.com)



_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!