Kilas Berita:

Komisi B Tindaklanjuti Surat Edaran Mendagri; Bahas Belanja Hibah dan Bansos

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Komisi yang diketuai Sudarmaji itu menggelar rapat dengar pendapat, Senin (31/8). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi B DPRD Kebumen, Akhsin kemarin, dihadiri perwakilan dari Kabag Hukum Amin Rahmanurrasjid, perwakilan dari Administrasi Pembangunan Setda Kebumen Beny Setiawan, Bappeda Isnadi dan perwakilan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen Endah Pratiwi.

Rapat difokuskan pada belanja hibah dan bantuan sosial yang diamanatkan harus dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Mengingat, untuk bantuan sosial seperti pembangunan musala dan masjid yang ketentuannya antara Rp 7,5 juta-Rp 10 juta dan harus berbadan hukum itu dalam segi kemanfaatan tidak berlangsung setiap saat. Begitu juga untuk karang taruna sehingga sampai saat ini pun masih dicarikan jalan keluarnya.

Tambahan Silpa

Menurut Amin Rahmanurrasjid, badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ia mencontohkan KONI, PKK, Kelompok Tani (Poktan). Selain itu memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Mendagri, gubernur, atau bupati/wali kota.

”Bisa juga yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,” jelas Amin. Diakuinya, belum semua SKPD mencermati hal tersebut. Karena itu, anggota Komisi B DPRD Ermi Kristanti dan Stevani Dwi Artiningsih meminta agar segera menyosialisasikan ke jajarannya masing-masing.

”Dampak belum disosialisasikannya ini menjadikan anggaran tidak tersalurkan dan tidak terserap sehingga silpa tinggi,” jelas Ermi sembari mengungkapkan, silpa APBD perubahan terdapat tambahan Rp 236,9 miliar.(K5-52/Suaramerdeka.com)



_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!