Kilas Berita:

Pimpinan DPRD Dinilai Tak Responsif

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kabupaten Kebumen mendesak pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten setempat supaya segera memberikan rekomendasi hasil publik hearing perihal persoalan pemerintahan desa yang dilakukan 5 Mei lalu. Mengingat satu bulan berlalu setelah publik hearing antara K3D dan Komisi A, yang dihadiri perwakilan Pemkab Kebumen, hingga kemarin (11/6) rekomendasi belum juga diterima pihak K3D.

Bahkan K3D sampai membuat surat permohonan rekomendasi publik hearing yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kebumen UP Ketua Komisi A. Jawaban surat tertanggal 18 Mei 2015 itu hinga kini belum diterima pihak K3D.
“Dimohon kepada pimpinan Komisi A melalui pimpinan DPRD Kebumen, agar berkenan untuk menyampaikan hasil rekomendasi dari publik hearing yang sudah berlangsung kepada K3D Kebumen sebagai tindak lanjut,” pinta perwakilan K3D Kabupaten Kebumen, Hariyanto, Kamis (11/6).
Dalam perspektif K3D, kata Hariyanto, penyusunan produk peraturan bupati telah terjadi ‘kekacauan’ sistem penyusunan peraturan bupati secara masif dan piramida terbalik. Dimana perbup yang mestinya awal disusun adalah perbup yang mengatur tentang pedoman pengaturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.
Namun pemerintah daerah justru menyusun dan mengesahkan perbub tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa (perbup No. 16 jo No. 24 tahun 2015). Sedangkan perbup tentang pedoman pengaturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa baru dalam tahap penyusunan serta pembahasan. “Hal ini menimbulkan kontroversi antar perbub,” ujarnya.
Menurut dia, mestinya peraturan bupati tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat kontra produktif ketika telah diundangkan. Namun realitasnya saat ini justru produk peraturan bupati memicu berbagai persoalan yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang bisa berakibat menimbulkan gangguan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah desa.
Lebih jauh Hariyanto menjelaskan, salam hierarkis tata urutan peraturan perundang-undangan, kedudukan peraturan bupati tidak termasuk produk hukum akan tetapi lebih sebagai produk kebijakan daerah. Sedangkan kedudukan peraturan daerah, adalah produk hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan mendasar pada UU No 12 Tahun 2011.
Ia meminta Ketua DPRD Kebumen dan Ketua Komisi A agar bersikap sportif sebagai jajaran pimpinan DPRD dan komisi agar mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan. “Kami memohon kepada Ketua Komisi A beserta jajarannya melalui pimpinan DPRD Kebumen agar menindaklanjuti salah satu butir rekomendasi. Berikan teladan bagi rakyat dengan segala konsekuensinya sebagai amanah dalam sumpah jabatan yang sudah diucapkan,” tandasnya.(ori/radarbanyumas)



_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!