Kilas Berita:

Perbup 16 Tahun 2015 Akan Direvisi; Pemdes Ancam Boikot PBB dan Pilkada

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Aparatur pemerintah desa di Kebumen mengancam memboikot penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tidak ikut mensukseskan Pilkada.

Selain itu, pemerintah desa mengancam mulai Selasa (20/4) ini, akan menutup balai desa dan tidak melaksanakan tugas pembantuan Pemkab Kebumen.

Ancaman itu disampaikan setelah tuntutan mereka agar Pemkab Kebumen tetap melaksanaan Perbup Nomor 16 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2015 tidak dipenuhi Bupati Kebumen Buyar Winarso, Senin (20/4).

Pemkab Kebumen akan merevisi Perbup itu, setelah muncul Surat Edaran Penjelasan tentang Keuangan dan Aset Desa yang ditandatangani Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tarmizi A Karim.

Mengakomodasi

Ratusan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Kebupaten Kebumen Walet Mas, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kebumen dan DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kebumen menggelar unjukrasa di Kantor Bupati Kebumen, Senin (20/4).

Meski demikian, Bupati tetap akan melaksanakan peraturan perundangan yang ada sembari menunggu adanya peraturan yang baru. Koordinator Aksi Widodo Sunu Nugroho mengatakan, Perbup Nomor 16 Tahun 2015 sangat mengakomodasi kepala dan perangkat desa.

Namun ada indikasi Perbup akan direvisi setelah ada surat edaran dari Dirjen PMD. Untuk itu, dia meminta Pemkab Kebumen mengabaikan surat edaran Dirjen PMD tersebut. Apalagi saat ini masa transisi dan dalam waktu dekat revisi peraturan pemerintah akan dilakukan.

”Selama belum ada revisi, kami mendorong dalam menyusun APB Desa di Kebumen pemerintah desa tetap akan menggunakan Perbup No 16 Tahun 2015. Yakni bengkok dimasukkan APB Desa yang dikelola kepala dan perangkat desa dengan nominal Rp 0. Jika nanti direvisi Perbup dan tidak sesuai maka akan kami tolak,” ujar Widodo Sunu Nugroho kepada wartawan di sela-sela aksi.

Memang dalam pasal 9 ayat 1 Perbup no 16 tahun 2015 disebutkan, tunjangan kepala desa dan perangkat desa bersumber dari bengkok dan atau APB Desa. Di sisi lain, dalam Surat Edaran Dirjen PMD menyebutkan, penghasilan kepala desa dan perangkat desa selama ini, melalui penghasilan tanah bengkok merupakan pandangan yang keliru.

Disebutkan, tanah bengkok bukan melekat pada penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, melainkan menjadi kekayaan desa. Tetapi karena pelaksanaannya tidak dilakukan secara konsekuen oleh pemerintah desa, sehingga bengkok tetap melekat sebagai penghasilan kepala dan perangkat desa.

Menurut Sunu, etika bengkok dikelola penuh oleh desa tidak ada satu pasal pun di Undang-undang yang dilanggar. ”Itu sudah diakomodasi di Perbup. Untuk itu, kami mendesak Pemkab Kebumen melaksanakan Perbup itu secara efektif,” tandasnya.

Bakar Seragam

Bupati Kebumen Buyar Winarso menegaskan, tetap akan mematuhi peraturan perundangan yang ada sembari menunggu perubahan peraturan. Untuk itu, kepala dan perangkat diminta memahami aturan, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. ”Jika nanti peraturan yang di atasnya sudah berubah, maka Pemkab Kebumen akan segera menyesuaikan,” ujar Buyar Winarso.

Sementara itu, unjukrasa diwarnai dengan aksi pelepasan dan pembakaran seragam perangkat desa sebagai tanda kekecewaan. Sejumlah pot bunga dan tempat sampah yang berada di kompleks Setda Kebumen rusak akibat ulah peserta unjukrasa. Bahkan salah satu peserta sempat dicegah, karena akan menurunkan bendera di depan kantor bupati menjadi setengah tiang.

Sebelumnya, Ketua DPC Apdesi Kebumen M Sakur, Ketua PPDI Kebumen Turmudi dan Ketua Peguyuban Walet Mas Teguh Wasono membacakan tuntutan kepada menteri dalam negeri agar segara membuat surat edaran untuk melindungi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan meluruskan pasal pada PPNo 43 tahun 2014 yang bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Mereka meminta Presiden RI untuk melakukan revisi PPNo 43 tahun 2014 agar sepenuhnya dapat mengakomodasi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul yang diakui, dihormati dan dilindungi Undang-udang. (J19-32/SuaraMerdeka)



_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!