Kilas Berita:

Aksi Giyatmo Mengarah Kejahatan Perbankan

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Aksi Giyatmo, pelaksana proyek RSUD yang terjerat perkara investasi bodong, menurut Dosen Universitas Trisakti, Yenti Garnarsih tidak hanya tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun aksi yang dilakukan bersama dengan Dian Agus Risqianto itu, sudah mengarah pada kejahatan perbankan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Yenti Garnarsih dihadirkan sebagai salah satu saksi ahli dalam persidangan dengan ketua majelis hakim Utari Wiji Hastaningsih dan anggota Afit Rufiadi dan Agung Prasetyo.

Selain meminta pendapat dari Yenti, majelis hakim juga meminta pendapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Wisnu Yuawana Darmawan. Di hadapan majelis hakim, Yenti mengamini proses pencairan uang sebesar Rp 13 miliar dari PD BPR BKK Kebumen sarat dengan penyimpangan. Selain soal mengalirnya dana 13 miliar ke satu rekening atas nama Giyatmo, fakta pencairan dana itu dilakukan sebelum proses verifikasi (survei) jelas menunjukkan adanya penyimpangan. ”Dalam perkara di Kebumen ini sungguh ironis. Bagaimana bisa uang negara dialirkan dengan begitu mudah kepada terdakwa. Apalagi uang itu dicairkan terlebih dahulu dan prosesnya belakangan,” ujar Doktor pertama dalam bidang Pencucian Uang di Indonesia tersebut. Fakta persidangan juga mengungkap ada rekening PD BPR BKK Kebumen sebesar Rp 8,7 miliar yang diblokir di Bank Mandiri.

Pemblokiran itu diduga karena uang tersebut merupakan uang milik investor (korban) yang digelapkan terdakwa Giyatmo. Dua Hal Dengan kata lain, terdakwa Giyatmo menggunakan uang korbannya untuk melunasi utangnya di PD BPR BKK Kebumen. Ada dua hal yang berbeda dalam perkara ini, yakni soal kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang oleh kedua terdakwa dan mengalirnya uang negara. ”Jaksa, polisi dan hakim harus mengusut tuntas kasus ini, sebab pencairan dana dari PD BPR BKK Kebumen kepada terdakwa sudah mengarah kepada kejahatan perbankan,” katanya usai sidang Kamis (26/3).

Adapun mengenai rekening sebesar Rp 8,7 miliar milik PD BPR BKK Kebumen, kata Yenti, majelis hakim harus menyitanya dan mengembalikan kepada korban. Yenti membeberkan, adanya tindak korupsi pada bank-bank pemerintah yang cukup marak di Indonesia dan kemungkinan besar melibatkan orang dalam.

Hal itu terjadi lantaran lemahnya pengawasan internal dari pihak bank. Yenti mendesak aparat hukum tidak hanya berhenti pada penyelesaian perkara tindak penipuan yang dilakukan terdakwa dan berujung pada TPPU, namun juga mengusut soal pencairan dana PD BPR BKK Kebumen sebesar Rp 13 miliar kepada terdakwa Giyatmo yang juga sarat dengan penyimpangan. Humas Pengadilan Negeri Kebumen, Afit Rufiadi mengatakan, sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin (30/3) mendatang dengan agenda mendengarkan saksi-saksi. (K5-32/SuaraMerdeka)



_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!