Kilas Berita:

RSUD Tipe B Tak Miliki Payung Hukum

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Perubahan status RSUD Kebumen dari tipe C ke tipe B setelah seluruh layanannya pindah ke gedung baru, ternyata hingga kini pelaksanaannya belum didukung payung hukum yang memadai.
“SOTK sudah selayaknya disusun, mengingat secara faktual RSUD telah melaksanakan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan tipe B. Namun dalam pelaksanaannya belum di dukung oleh dasar hukum yang sesuai,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dian Lestari, Selasa (27/1).

Menurutnya,dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola RSUD Kabupaten Kebumen dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan RSUD baru diberi nama RSUD Dokter Soedirman. “Dalam Raperda Struktur organisasi dan tatakerja RSUD Kabupaten Kebumen tidak secara definitif disebutkan nama dan kelas RSUD yakni RSUD Kelas B Dokter Soedirman,” ujarnya.

Dian Lestari mengingatkan dalam mengisi kotak jabatan nantinya agar lebih profesional dan selalu melihat kompetensi calon pejabat. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang orgasisasi perangkat daerah, dimana dalam pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa RSUD kelas B terdiri dari paling banyak tiga wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak tiga bagian/bidang.

Namun dalam raperda, hanya terdapat dua wakil direktur dan di bawah salah satu wakil direktur hanya terdiri atas dua bagian. “Kita belum tahu apakah susunan organisasi tersebut sudah mewadahi seluruh urusan pelayanan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi maupun non administrasi di RSUD,” ucapnya.

Ia menambahkan, penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semestinya menjadi ‘bargaining power’ bagi manajer dan eksekutif dalam menerapkan standar perilaku pelayanan yang baik. Sehingga, sudah waktunya melakukan seleksi dan investasi peningkatan kualitas SDM.

“Kami belum melihat penganggaran dan kegiatan yang mengarah kepada dua hal tersebut. Sehingga kedepan pemindahan dan peningkatan strata rumah sakit hanya merupakan pemidahan masalah dari rumah sakit lama kerumah sakit baru, bukan perbaikan kualitas,” tegasnya.

Selain itu, penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah memberi dampak yang luar biasa bagi perubahan perilaku mencari pengobatan masyarakat. Perubahan dari sistem pembayaran out of pocket (dari kantong sendiri), menjadi pembayaran oleh penjamin. Perubahan ini menjadi tulang punggung perubahan perilaku masyarakat.

Terpisah, Sekda Adi Pandoyo, mengatakan Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas B disusun untuk memenuhi hak dasar rakyat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, bermutu, berdayaguna dan berhasil guna. Untuk meningkatkan itu, perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan oleh Pemkab Kebumen. Yang dilakukan dengan peningkatan kelas RSUD dari tipe C ke tipe B.

“Hal ini telah diamanatkan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Kebumen 2010-2015,” tandasnya.(ori/nun/radarbanyumas)


_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!