Kilas Berita:

Pemkab Dinilai Lambat, Ajukan Pencabutan Perda No 7/2012

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Fraksi Partai Nasdem DPRD Kebumen menyayangkan Pemkab Kebumen yang lamban mengajukan Raperda pencabutan Perda No 7/2012 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Pernyataan itu disampaikan juru bicaranya, Qoriah Dwi Puspa, pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (26/1).

Menurutnya, Perda tersebut sudah semestinya dicabut dan dibahas sejak disahkannya UU No 24/ 2013 tentang perubahan atas UU No 23/ 2006 tentang administrasi kependudukan, pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Idealnya sudah diberlakukan dua tahun yang lalu, yakni pada tahun 2013.

“Kami menilai yang hari ini baru dirancangkan perlu menjadi koreksi bersama. Kenapa ini menjadi evaluasi bersama, karena semestinya pemerintahan daerah langsung tanggap dengan kebijakan yang langsung bersentuhan dan dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas anggota legislatif dari Dapil VII, saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Fraksi Partai Nasdem berpendapat, akan lebih efektif dan efisien apabila bupati pada waktu itu langsung merespon atas disahkannya UU dimaksud, karena undang-undang ini langsung berdampak pada masyarakat luas.

“Fraksi Partai Nasdem sepakat dengan raperda pencabutan Perda No 7/ 2012 karena secara legal formal sudah ada peraturan atau payung hukum diatasnya, yakni pasal 79 A UU No 24,” ujarnya.

Partai Nasdem merekomendasikan agar Pemkab Kebumen lebih mengoptimalkan kinerja agar perda ini tersosialisaikan sampai level bawah karena masyarakat sangat perlu adanya informasi tentang perda ini. Terutama masyarakat yang berdomisili di pegunungan dan pelosok desa lainnya yang masih relatif sulit terjangkau alat transportasi.

Fraksi Keadilan Nurani (FKN), menyoroti terhadap raperda pengarusutamaan gender (PUG). Melalui juru bicaranya, Sakur Jaelani, FKN menanyakan kesiapan SDM mengingat PUG harus diimplementasikan di setiap sektor pembangunan.

FKN menyambut baik dengan raperda PUG. Sebab, kaum perempuan sering menjadi korban ketidakadilan. Selain karena keberadaannya yang kurang diperhitungkan ketika kebijakan pembangunan dirancang, juga akibat mengakarnya stereotip yang memojokkan kaum wanita. Wanita sering tidak berdaya karena kondisi sosial budaya, politik dan ekonomi yang telah menempatkannya pada posisi yang lemah dibandingkan kaum laki-laki.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo, itu dihadiri oleh 42 anggota dewan. Dari pihak eksekutif hadi mewakili bupati, Sekda Adi Pandoyo, para staf ahli bupati, para asisten sekda, dan pimpinan SKPD lainnya.(ori/nun/radarbanyumas)


_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!