Kilas Berita:

DPRD Dukung Pemkab Langgar PP 43/2014

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Keputusan Pemkab Kebumen menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengakomodir keinginan perangkat desa terkait kontroversi pasal 100 PP 43/2014, mendapat dukungan penuh DPRD Kebumen.

Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudhi Tri Hartanto, menyatakan pihaknya sangat mendukung upaya Pemkab Kebumen sepanjang sejalan dengan aturan yang ada. Termasuk menggunakan UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana didalamnya termuat aturan diskresi yang memungkinkan pemerintah dapat mengabaikan pasal 100 PP 43 tahun 2014.

“Demi rasa keadilan, saya kira ini menjadi solusi terbaik saat ini. Ini penting juga demi keberlangsungan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan 5, yang meliputi Kecamatan Sruweng, Adimulyo, Kuwarasan, dan Puring, di Ruang Komisi A DPRD Kebumen, Rabu (14/1).

Ia meyakini adanya celah untuk mengabaikan pasal 100 PP 43/2014, dengan menggunakan UU 30/2014 menjadi jalan keluar yang selama ini seolah buntu. Namun, karena penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan Diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Yudhi juga meyakini, Gubernur Jawa Tengah akan menyetujui rancangan Perbup yang akan diusulkan tersebut.

“Saya rasa Gubernur tidak keberatan. Apalagi Pak Ganjar juga terlibat langsung saat penyusunan UU Desa, jadi paham betul persoalan tersebut,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Pihaknya juga berjanji akan terus mengawal persoalan ini. Yudhi mengatakan, dalam waktu dekat Komisi A akan memanggil Bapermades untuk melakukan koordinasi. “Kita akan rapat dengan mereka untuk segera menindak lanjuti dan segera menjalankan solusi ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kebumen mendesak Pemkab Kebumen mengabaikan pasal 100 PP 43/2014 tentang pelaksanaan UU tentang desa. Kebijakan itu perlu dilakukan untuk memberi solusi terhadap kontroversi terhadap regulasi yang mengatur pendapatan perangkat desa. Dimana jika aturan diterapkan sangat merugikan kepala desa dan perangkatnya karena penghasilan berkurang.

Pemkab Kebumen dapat mengabaikan pasal 100 PP 43/2014 dengan menggunakan UU nomor 30 tahun 2014 tentang adminintrasi pemerintahan. Dalam UU tersebut mengatur masalah diskresi atau keputusan yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Penggunaan UU nomor 30 tahun 2014 diyakini menjadi solusi terbaik menyelesaikan persoalan yang dihadapi kepala desa perangkatnya. Menurut UU ini, diskresi hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.(ori/radarbanyumas)


_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!