Kilas Berita:

Calo KTP Dibiarkan “Bebas”

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Pemkab Kebumen nampaknya tak memiliki solusi konkrit untuk memberantas percaloan pada pengurusan administrasi dokumen kependudukan. Hal itu terlihat dari jawaban bupati atas pertanyaan Fraksi Partai Gerindra yang meminta penjelasan tentang maraknya calo-calo yang menawarkan pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, hingga akta kelahiran.

Dalam jawabannya, Wakil Bupati Djuwarni, menayatakan untuk mengatasi banyaknya calo tersebut, eksekutif hanya melakukan himbauan dan sosialisasi agar masyarakat tidak menggunakan jasa calo.

“Kami menghimbau dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa proses pelayanan pengurusan dokumen kependudukan mudah, cepat dan tidak dipungut biaya,” ucap Djuwarni, pada rapat paripurna DPRD Kebumen, dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap lima raperda tahun 2015, Kamis (29/1).

Djuwarni menjelaskan, terkait dengan denda administrastif yang harus dibayar masyarakat karena terlambat mengurus dokumen kependudukan. Hal ini terjadi karena karena ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme pengurusan administrasi. “Kami sampaikan terhadap hal ini akan kami lakukan sosialisasi kembali,” ujar wakil bupati, yang berencanan akan mencalonkan diri menjadi bupati pada Pilbub mendatang.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kembali terkait pengurusan administrasi kependudukan. Sehingga, masyarakat paham dan tidak terlambat dalam membuat dokumen administrasi kependudukan. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terkena denda administrasi. “Selain itu, dorongan adanya pelayanan prima oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami akan lebih mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan,” paparnya.

Terkait dengan besaran denda, Wakil Bupati, mengatakan yang mendasari dalam menentukan besaran denda adminsitratif adalah Pasal 89, 90 dan 91 UU Nomor 23/2006. Sedangkan dasar penentuan besaran denda adalah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan daerah di sekitar Kabupaten Kebumen.

“Agar masyarakat tidak dikenai denda, dimohon masyarakat dalam pengurusan hendaknya tidak melampau batas waktu dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya,” tandasnya.

Sementara, Dispendukcapil Kabupaten Kebumen pada 2014 lalu memperoleh pendapatan sebesar Rp 781,8 juta dari warga yang terkena denda keterlambatan melaporkan kelahiran. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari perolehan tahun 2013 yang hanya Rp 425,450 juta.
Denda Rp 50.000 dikenakan kepada warga yang terlambat melaporkan kelahiran lebih dari 60 hari. Besarnya denda yang diperoleh, membuktikan masih banyak warga berumur lebih dari 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Namun disisi lain, mengindikasikan keberhasilan sosialisasi akan pentingnya akta kelahiran.(ori/nun/radarbanyumas)


_________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN KERJA YANG BAIK DAN SIMPEL SERTA TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP(CURICULUM VITAE)

_________________________________________________________________________________________
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
beritakebumen@gmail.com

=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!