Kilas Berita:

KPK Pertimbangkan Buka Perwakilan di Daerah

YOGYAKARTA(www.beritakebumen.info) - Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, para anggota pimpinan komisioner KPK akan mempertimbangkan untuk membentuk perwakilan KPK di daerah. Hal itu dilakukan untuk mencegah maraknya kasus korupsi yang saat ini paling banyak terjadi di daerah.

"Harus ada prioritas daerah mana saja, perlu ada riset sebelumnya," katanya dalam diskusi "Potensi Pendirian Kantor Wilayah KPK" di ruang seminar Pertamina Tower FEB UGM.

Forum diskusi yang diselenggarakan Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia (Gemati) UGM itu juga menghadirkan Direktur Pukat Korupsi UGM Dr Zainal Arifin Mochtar, Sosiolog Arie Sudjito dan Ekonom Dr Rimawan Pradipto.

Kebutuhan perwakilan KPK di daerah menurutnya, memang sangat mendesak pasalnya saat ini semakin banyak aktor korupsi di pusat yang memperbanyak aksinya di daerah.

Dia menyebutkan, para pelaku korupsi itu sebagai peternak koruptor. "Peternak koruptor ini kandidatnya ada di daerah - daerah," katanya.

Namun demikian, pembentukan perwakilan KPK di daerah membutuhkan dukungan dari sisi sumberdaya manusia serta anggaran. Jumlah pegawai KPK yang ada saat ini hanya berjumlah sekitar 1.200 orang yang sebagian besar adalah tenaga administratif dan hanya 89 tenaga penyidik.

Jumlah pegwai yang ada sekarang ini belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan KPK. "Idealnya 5.000 pegawai, KPK Malaysia saja memiliki lebih 5.000-an dengan jumlah penduduk 5 juta-an," imbuhnya.

Meski dengan tenaga pegawai masih kurang dari yang dibutuhkan, serta dengan total anggaran Rp 900 milyar per tahun, katanya, tidak menurunkan kinerja pegawai KPK.

"Dengan jumlah yang ada saat ini, dari segi waktu kerjanya abnormal. Tapi jarang ada yang sakit loh, apalagi ada yang stroke," selorohnya.

Zainal Arifin Mochtar menilai, pembentukan perwakilan KPK di daerah sangat mudah jika didukung dua syarat penting yaitu kemauan dan kemampuan.

Yang jadi masalah, katanya, selama ini sangat sulitnya mempertemukan kedeuanya dalam bentuk dukungan negara kepada KPK. "Sayang, dua-duanya tidak pernah bertemu. atau karena tidak adanya political will," katanya.

Menurutnya, pemerintah bisa mencontohkan KPK yang ada di Hongkong dengan negara yang terbilang berpenduduk lebih sedikit dibanding Indonesia justru memiliki pegawai KPK sebanyak 4.000-an.

"Penduduk kita yang hampir 250 juta dengan 13 ribu pulau, KPK hanya punya 1.200 pegwai," ujarnya.

Rimawan Pradipto mengatakan, upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan KPK di daerah saat ini membutuhakan biaya yang tidak sedikit. Apalagi untuk kasus korupsi di daerah terpencil yang tidak terpantau dan tertangani oleh KPK.

"Seharunsya ada semacam KPK pusat dan daerah yang saling koordinasi. Ada biaya, tentu ada akses, koordinasi itu harusnya intens dilakukan," tuturnya.

Dia mengusulkan agar KPK membentuk setidaknya lima kantor perwakilam KPK di daerah. Masing-masing kantor perwakilan tersebut bisa mewakili lima kawasan yang mencakup pulau-pulau besar di Indonesia.
( Bambang Isti / CN33 / Suaramerdeka.com )



=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!