Kilas Berita:

Pemdes Urut Sewu Tembusi Presiden

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Konflik Urut Sewu tak kunjung menemukan titik terang. Upaya warga memperjuangkan hak-haknya, mulai dari aksi massa maupun audensi belum juga mendapatkan solusi. Hari Rabu (26/2), sedikitnya 3 Pemerintah Desa telah mengirimkan surat kepada Bupati Kebumen dengan tembusan Presiden Republik Indonesia.Tiga desa itu diantaranya, Desa Wiromartan, Lembupurwo dan Mirit Kecamatan Mirit.

Kepala Desa Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho SP menjelaskan. Surat itu, berisi penolakan adanya pemagaran oleh TNI dan menuntut kepada Bupati untuk melaksanakan kewajibannya, melindungi masyarakat.

Surat itu, kata dia, memberitahukan kepada Bupati bahwa saat ini TNI sedang melakukan kegiatan pemagaran di sepanjang kawasan pesisir Urutsewu mulai dari Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren, dengan dalih program pemerintah. Pembangunan pemagaran sudah dimulai di beberapa desa, yaitu Desa Tlogodepok dan Miritpetikusan. Sedangkan desa-desa yang lain sudah masuk dalam rencana kegiatan pemagaran, termasuk Desa Wiromartan. Warga mengklaim pemagaran itu dilakukan di atas tanah milik masyarakat, karena secara administrasi telah terdaftar dalam buku C Desa.

Kegiatan itu, imbuh Sunu, telah menimbulkan keresahan masyarakat. Berpotensi terjadi konflik horisontal antar warga masyarakat.”Imbasnya pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,”anggap Sunu.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden, Gubernur Jateng, Camat, Ketua DPR RI, Ketua Komnas HAM, Ketua DPRD Propinsi Jateng dan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.”Dengan surat itu, kami berharap dapat segera direspon. Saat ini rakyat benar-benar membutuhkan perlindungan pemerintah untuk melindungi hak-haknya dan mengembalikan hak-hak yang telah terampas,”terang Sunu, Rabu (26/2).

Ia melanjutkan, saat ini baru 3 desa yang mengirimkan surat, rencananya segera disusul oleh desa-desa yang lain. “Bupati harus merespon surat ini dengan sungguh-sungguh, jika tidak maka bupati tidak hanya melanggar UU No. 32 tahun 2004, tetapi juga UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM karena telah melalaikan kewajibannya dan melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek yang menyimpang,”ujarnya.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wiromartan, Parman menambahkan, isi surat itu intinya menuntut tiga hal. Meminta Bupati untuk melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat. Bupati memerintahkan kepada Kodim agar membatalkan rencana kegiatan pemagaran. “Meminta kepada Bupati agar memberikan informasi yang benar kepada masyarakat melalui kepala desa mengenai dasar hukum kegiatan pemagaran yang dilakukan TNI,” harapnya. (har/bdg/radarbanyumas)



=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!