Kilas Berita:

KPU Tuding Parpol Sengaja Langgar Aturan

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 dituding sengaja melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pasalnya, meski sudah berkali-kali ditertibkan, tak butuh waktu lama, APK pun kembali terpasang di tempat-tempat terlarang.

Anggota KPU Kabupaten Kebumen Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye, Solahudin ST mengatakan, seharusnya parpol memahami aturan pemasangan APK. Terlebih, sosialisasi sudah sering dilaksanakan baik oleh KPU, Panwaslu, maupun Pemkab Kebumen.

“Banyaknya pemasangan APK) yang terpasang zona terlarang, salah satu contoh reklame besar di pojok Pasar Tumenggungan yang memuat materi kampanye calon Anggota DPR RI. Itu jelas sudah melanggar,” kata Solahudin, Rabu (26/2).

Selain itu, kata Solahudin, banyaknya bendera parpol, baliho dan reklame yang terpasang di sepanjang jalan protokol, seperti Jalan Pahlawan, dan seputar Alun-alun juga melanggar aturan zonasi pemasangan APK.

Padahal, pemasangan APK harus seusai dengan aturan PKPU nomor 15 tahun 2013 perubahan atas PKPU nomor 1 tahun 2013, khususnya pasal 17. Selain itu, Peraturan Bupati Kebumen nomor 92 tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye. “KPU Kabupaten Kebumen menghimbau kembali kepada partai politik untuk menertibkabn alat peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai aturan,” pintanya.

Ia mengungkapkan, penertiban bersama APK sudah sering dilakukan KPU, Panwaslu, serta Satpol PP selaku aparat yang berwenang mene rtibkan APK.”Namun beberapa hari kemudian setelah ditertibkan, APK itu dipasang kembali dan sengaja dipindahkan atau dicabut oleh parpol,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebenarnya parpol sudah diberi ruang untuk sosialisasi atau kampanye. Tidak hanya melalui media baliho atau spanduk, parpol juga dibolehkan kampanye dalam rapat tertutup, tatap muka, dan kegiatan lain yang tidak melanggar. “Misalnya milad, pertemuan warga, jalan sehat, blusukan, serta penyebaran bahan kampanye,” imbuhnya.

Dari hasil pengawasan KPU, hampir diseluruh wilayah kecamatan atau desa banyak ditemukan APK yang terpasang melanggar aturan. Diantaranya pemasangan dipaku di pohoh, spanduk melintang di jalan dan juga bendera dipasang di tempat terlarang. Seperti jembatan, taman, monumen Tugu Lawet. “Yang sangat disayangkan di wilayah perkotaan seperti di Jalan Pahlawan. Banyak bendera parpol dipasang di taman-taman sepanjang jalan, sehingga menganggu pengguna jalan,” tegasnya.

Dibutuhkan kesadaran pengurus parpol, dan para calon anggota legislatif agar dalam pemasangan APK mematuhi aturan. “Kami juga menghimbau seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemasangan APK yang tidak sesuai aturan,”himbaunya.

Ia juga meminta masyarakat pro aktif melaporkan temuan pelanggaran pemasangan APK melalui PPL. Pihaknya juga melibatkan pemangku desa, beserta jajaran di kecamatan untuk penertiban menyeluruh sampai di tingkat desa.

“Perlu adanya dukungan dari seluruh stekholder pemerintah daerah bersama KPU, Panwaslu, dan masyarakat untuk memberikan masukan kepada parpol yang melanggar aturan,” katanya.(ori/bdg/radarabnyumas)



=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

No comments

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!