Headlines News :
Home » , » PNS Menjadi Anggota BPD Tidak Melanggar Aturan

PNS Menjadi Anggota BPD Tidak Melanggar Aturan

Written By beritakebumen on 06 Februari 2013 | 05.20

Masa Jabatan BPD Segera Berahir, Sosialisasi Penjaringan Anggota BPD Perlu Dilakukan.

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagai mitra kerja kepala desa BPD harus dapat mengimbangi kualitas kepala desa. Anggota BPD jangan sampai mudah dipengaruhi dan diatur oleh Kepala Desa, atau sebaliknya. Karena Pemerintahan di tingkat desa sangat mempengaruhi keseluruhan sistem pemerintahan Kabupaten. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kebumen, Drs. Frans Haidar, MPA pada acara sosialisasi pelaksanaan pembentukan BPD Tahun 2013 di ruang rapat setda Kabupaten Kebumen, Senin (4/2) yang diikuti oleh seluruh camat di Kabupaten Kebumen.

Terkait Kebijakan PNS Kabupaten Kebumen menjadi anggota BPD, bila mengacu pada Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan Perbup Kebumen No. 16 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pembentukan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Kebumen, tidak melanggar aturan. Bahkan Frans menganjurkan PNS untuk mencalonkan diri menjadi anggota BPD di desanya.
"Saya berharap ada PNS yang berada di lingkungan desa atau kecamatan sodara, bersedia untuk mencalonkan diri menjadi anggota BPD. Jika BPD seorang PNS maka dia akan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membangun desa dan memikirkan kemajuan untuk desanya sendiri". ujar Frans.

Adapun bakal calon anggota BPD menurut Perbup No.16 Tahun 2007 adalah orang yang dicalonkan oleh masyarakat pada wilayah yang bersangkutan dan/atau yang mencalonkan diri. Sementara calon anggota BPD adalah bakal calon yang telah diseleksi oleh Panitia dan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan berhak untuk dipilih dalam musyawarah. Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, tokoh/pemuka masyarakat lainnya dan unsur perempuan.

Sementara itu, masa jabatan BPD Periode 2007-2013 yang ada di kurang lebih 400 desa di Kabupaten akan berahir sampai dengan 14, 17, dan 19 April 2013. Untuk itu, diperlukan sosialisasi terkait tata tertib tentang cara penjaringan bagi para calon anggota BPD untuk periode jabatan 2013-2019. (bk01/mat/kominfo/kbmkab)


=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP
Share this post :
Comments
0 Comments

Poskan Komentar

Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!

 
Berita Kebumen : Tentang | Redaksi | Donatur | Iklan | TOS | Faq | Kontak
Copyright © 2009-2013. Berita Kebumen On Line - All Rights Reserved
Edited by BK Team Published by Berita Kebumen On Line
Supported by Google