Headlines News :

    Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat

    Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat
    Terdapat permasalahan pembangunan dan layanan publik di sekitar anda? Adukan semuanya di LAPOR! ========================================

    Galamanda Digital Printing


    Penemuan Kerangka Manusia

    mayat yg sudah menjadi tulang.(ft:Tim Inafis Polres Kebumen)
    ROWOKELE (www.beritakebumen.info) - Warga Desa Pringtutul, Kecamatan Rowokele, Kebumen digegerkan oleh penemuan kerangka manusia di sebuah rumah kosong.
    Kerangka manusia yang belum diketahui jenis kelamin maupun identitasnya itu, semalam telah dievakuasi ke RSUD Kebumen.

    Informasi yang dihimpun suaramerdeka.com, untuk kali pertama, tulang belulang manusia itu ditemukan seorang warga desa setempat yang tengah mencari rumput, Jumat (28/9) sore. Saat merumput dia melihat kerangka manusia tergeletak di lantai sebuah rumah yang tak sudah tidak memiliki atap tersebut itu.

    Kapolres Kebumen AKBP Heru Trisasono SIK MSi melalui Kapolsek Rowokele AKP I Made Ardjana membenarkan penemuan kerangka tersebut. Proses identifikasi dan evakuasi dilakukan oleh tim unit identifikasi Polres Kebumen hingga pukul 21.00.

    "Kami masih menyelidiki kasus ini. Untuk sementara masih menunggu hasil otopsi terhadap kerangka tersebut," ujar AKP I Made Ardjana, Sabtu (28/9) pagi.

    Dari keterangan warga sekitar, rumah kosong lokasi penemuan kerangka manusia itu telah dikosongkan oleh penghuninya sejak beberapa tahun lalu. Keluarga tersebut diketahui memiliki anak yang mengalami gangguan jiwa. Namun oleh warga yang bersangkutan diketahui juga ikut pergi.

    "Ya kami belum tahu apakah kerangka itu salah satu dari anggota keluarga atau orang lain. Sebab saat ini masih dalam penyelidikan," ujarnya.
    ( Supriyanto / CN34 / JBSM )

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Lowongan Direktur PDAM

    LOWONGAN KERJA(www.beritakebumen.info) - Pemerintah Kabupaten Kebumen

    Perusahaan Daerah Air Minum

    TIRTA BUMI SENTOSA

    membutuhkan

    DIREKTUR



    Persyaratan:

    • Usia Maksimal 55 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 50 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM;
    • Pendidikan minimal Sarjana (S1)
    • Pengalaman Kerja Minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM;
    • Lulus sertifikasi pelatihan Manajemen Air Minum dari dalam atau luar negeri yang terakreditasi (sertifikat wajib dilaporkan)
    • Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas PDAM Kebumen
    • Diutamakan memiliki pengalaman manajerial

    Bila memenuhi persyaratan diatas kirimkan lamaran disertai CV, Pas Foto, foto copy KTP, Surat Referensi Kerja/ID Card Perusahaan, SKCK, Ijazah dan transkip (dilegalisir) ke :

    Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen
    Jl. Veteran No. 2 Kebumen 54311
    Paling lambat tanggal 10 November 2012 (cap pos)

    (kebumenkab)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Kebumen Produksi Minyak Kelapa Kualitas Ekspor

    PETANAHAN(www.beritakebumen.info) - Setelah melalui serangkaian uji produksi, akhirnya Kebumen berhasil menghasilkan minyak kelapa kualitas ekspor secara mandiri yang berhasil mengurangi ketergantungan petani kelapa Kebumen terhadap ekspor kopra ke manca negara.

    "Sejak pertengahan September lalu produksi minyak kelapa kualitas ekspor sudah mulai berjalan. Untuk produksi awal kami masih membatasi kapasitas produksi, yakni baru 100 liter per hari dari 1.000 butir kelapa hasil panen petani setempat," ungkap Kepala Seksi Produksi dan Pelintan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kebumen, H Mashuri Karim SE, di Dukuh Tumbak Keris Desa/Kecamatan Petanahan Kebumen, Jum'at (28/9).

    Menurut Mashuri industri minyak kelapa hasil kerjasama Pemkab Kebumen dengan kelompok tani kelapa Petanahan tersebut sengaja membidik pasar ekspor dan masyarakat menengah ke atas sebagai konsumennya. Mengingat, proses produksinya menggunakan teknologi mutakhir yang lebih efisien ketimbang pembuatan minyak secara tradisional. Lebih efisien karena bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya produksi.

    "Proses produksinya menghasilkan minyak goreng non koleterol berwarna bening serupa air mineral. Selain itu, tingkat keawetannya pun jauh lebih baik dibandingkan minyak kelapa produksi konvensional. Harganya pun cukup tinggi, mencapai Rp 25 ribu perliter," jelas Mashuri. (Dwi/KRjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Penambang Sanggup Hentikan Alat Berat

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Lima pengusaha tambang pasir yang beroperasi di Sungai Luk Ulo menyatakan sanggup tidak akan lagi menggunakan alat berat dalam penambangan pasir. Jika melanggar, mereka siap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000 itu ditandatangani oleh lima penambang pasir saat mereka dipanggil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebumen, Kamis (27/9). Sebelum menandatangani surat pernyataan, mereka juga mendapatkan pembinaan yang diberikan Plh Kasatpol PP Titi Widagni dan Kabid Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PPSumaryo SH.

    Adapun kelima pengusaha tambang pasir itu adalah Hari Murti Sugiarto (42), warga Desa Sendangdalem, Kecamatan Padureso, Teguh Hendronoto (43) warga Desa/Kecamatan Karangsambung, Tohirun (52) warga Dusun Krajan, Desa/Kecamatan Karangsambung, Solihin (46) dan Dedi Rachyono (26) warga Dusun Panjer, Desa Banioro, Karangsambung. Hari Murti Sugiarto salah satu pengusaha tambang galian C mengakui, penggunaan alat berat dalam penambangan pasir karena untuk mencukupi kebutuhan proyek pemerintah yang saat ini baru dimulai. Menurut dia, penambangan pasir di Sungai Luk Ulo, 80 % untuk mencukupi proyek Pemkab Kebumen. Kebutuhan pasir akan tinggi sampai bulan Desember mendatang. "Kalau hanya mengandalkan alat manual sulit untuk akan mencukupi," ujarnya. Selain di Sungai Luk Ulo, kata dia, sulit untuk mendapatkan pasir di Kebumen.

    Padahal jika memakai pasir Merapi, harganya terlalu tinggi dibandingkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada. "Sehari ini mungkin masih belum terlihat dampaknya, coba seminggu ke depan akan bisa dilihat dampak kekurangan pasir," imbuhnya. Produksi Turun Hal senadah disampaikan oleh Tohirun. Tanpa menggunakan alat berat, produksi pasir bisa mengalami penurunan hingga 70%. Lagi pula, kata dia, penggunaan alat berat tidak melulu untuk mengeruk pasir tetapi juga dipakai membuat lokasi. "Tapi karena peraturannya sudah begitu, kami siap untuk menghentikan alat berat," ujarnya seraya mendesak penambangan pasir yang tidak berizin juga harus ditertibkan. Mereka mengakui, saat ini hanya memiliki Izin Pertambangan Tradisional (IPR). Untuk itu, pihaknya siap untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar bisa menggunakan alat berat. Mereka berharap IUP tersebut tidak dipersulit.

    Kabid Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Sumaryo SH mengaku tidak henti-hentinya melakukan penertiban praktik penambangan pasir yang menggunakan alat berat. Namun berkali-kali ditertipkan beberapa lama kemudian kembali lagi. Adapun pembinaan terhadap pengusaha pertambangan pasir itu menindaklanjuti rapat koordinasi lintas sektor terkait penindakan penggunaan alat berat di Sungai Luk Ulo. "Kami juga melakukan secara bertahap untuk penertiban penambang pasir yang menggunakan mesin sedot," ujarnya seraya menilai para penambang pasir tidak mereklamasi bekas tambangan. (J19-45,47/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Kebumen Bangun Pangkalan Pendaratan Ikan

    AYAH(www.beritakebumen.info) - Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan didukung dana tugas pembantuan sebesar Rp 23 miliar, membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Logending di Kecamatan Ayah. Diharapkan dalam 7 tahun ke depan, PPI Logending sudah berfungsi optimal.

    "PPI Logending di Kecamatan Ayah dibangun secara bertahap. Tahun ini dengan dana tugas pembantuan sebesar Rp 23 miliar," ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen, drh Hj Suhartilah Jumaryanti, yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/9).

    Dana sebesar itu untuk membangun fasilitas pokok, seperti pemecah gelombang, pemasangan bis beton dermaga, pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, reklamasi, dan akses jalan menuju PPI.

    "Tahapannya masih panjang karena saat ini masih dibangun fasilitas pokok. Tahap berikutnya fasilitas penunjang dan terakhir fasilitas operasional. Namun tahun depan, ketika fasilitas pokok sudah selesai dibangun, sudah bisa untuk berlabuh," kata Suhartilah.

    Diharapkan dalam 7 tahun ke depan, PPI Logending sudah berfungsi optimal. Keberadaan PPI Logending juga akan mendukung objek wisata (obwis) Pantai Logending. Apalagi PPI Logending mengarah ke eco port atau PPI yang ramah lingkungan dan bersih sehingga menambah daya tarik obwis tersebut. (Suk/KRjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Air Waduk Sempor Tinggal 11,7 Juta M3

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Daerah Irigasi (DI) Wadaslintang siap menghadapi awal musim tanam (MT) I 2012/2013 mendatang.Cadangan air di Waduk Wadaslintang yang masih 261,84 juta m3 dengan elevasi 171, 99 mdpl mencukupi untuk segera dialirkan.

    Dari hasil rapat koordinasi awal tanam MT I DI Wadaslintang di Kutoarjo, baru-baru ini, sebagian saluran Wadaslintang Barat dan Timur akan dibuka secara bertahap mulai 1 Oktober mendatang. Wadaslintang Barat yang akan dibuka paling awal ialah Sub Sistem Blater, Jatipurus, Banjaran, Karangtanjung, Bojongsari, Seliling, Jlarang, Kuwarasan dan Kedungsamak. Sedangkan Wadaslintang Timur akan dibuka meliputi Merden Kanan, Kalimeneng, Pekatingan, Rebug dan Sudagaran (Pengapon).

    Tahap berikutnya dibuka pada 16 Oktober. Sebagian Wadaslintang Barat yakni Sub Sistem Pesucen dan Kaligending. Sedangkan Wadaslintang Timur meliputi Sub Sistem Merden Kiri, Kedunggupit Kulon, Kedunggupit Wetan. Khusus untuk DI Bedegolan dan Sekunder Dungus DI Saudagaran akan dibuka mulai 1 Nopember mendatang. Kesepakatan itu, ditandatangani antara lain Kepala Bidang OPBBWS Seraya Opak Ir Suseno Hadi Kuswanto Dipl HE, Kepala Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (Probolo) Ir Rahman Wahyu Adi K Spi, Kepala Dinas SDA dan ESDM Kebumen Ir Suhartomo. Ikut menandatangani Ketua Induk P3A Bedegolan, Drs Darmawan Hm, Ketua GP3A Wadaslintang Barat Djawahir, Ketua GP3A Wadaslintang Timur Sukirman.

    Dalam rapat itu disepakati, bahwa rehabilitasi jaringan irigasi Bedegolan dan Dungus harus sudah selesai sebelum 1 Nopember. Kemudian untuk mengatasi daerah yang selalu ketinggalan tanam akan dilakukan pembinaan oleh GP3A/P3Adengan difasilitasi oleh dinas pertanian kabupaten. Selanjutnya, guna mencapai target IP 300 % khusus petani di DI Bedegolan pada MT I dan MT II dianjurkan menanam padi umur pendek. AirKritis Sementara itu, jika DI Wadaslintang sudah jelas kapan menerima aliran air, kondisi berbeda dialami DI Sempor. Bagaimana tidak, candangan air Waduk Sempor kritis yakni tinggal 11,7 juta M3 dengan elevasi 57,27 mdpl.

    Kepala Bidang Irigasi pada Dinas SDAESDM Kebumen, Muchtarom SST belum bisa memastikan kapan irigasi Waduk Sempor akan dialirkan. Dengan kondisi yang ada, idealnya pengaliran air menunggu hujan saat valume air minimal 20 juta m3. "Namun keputusannya kapan dialirkan masih akan dirapatkan lagi," ujar, Rabu (26/9). Dia menyampaikan Komisi Irigasi Kebupaten Kebumen telah menggelar rapat untuk membahas pengaturan air irigasi MT I dan pedoman pola tata tanaman. Adapun dari informasi prakiraan cuaca BMKG awal musim hujan di Kebumen akan dimulai Oktober dasarian I sampai dengan Oktober dasarian III. (J19-45,47/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Dua Kapal Tenggelam

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Dua kapal dari 4 kapal berbobot 5 grosston (GT) bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2011, tenggelam setelah dihempas gelombang dan menghantam karang. Peristiwa itu terjadi karena kapal hanya dijangkar di laut dekat dengan tempat pelelangan ikan sehingga rawan dihempas gelombang.

    Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen, drh Hj Suhartilah Jumaryanti, yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/9). Sebagai gantinya, tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan 2 kapal yang juga berbobot 5 GT.

    Nelayan Kabupaten Kebumen juga bakal menerima bantuan 6 kapal berbobot 30 GT dari pemerintah pusat. Sebelumnya pada tahun 2011, 3 kapal dengan bobot yang sama sudah diserahkan dan sudah beroperasi meski masih berlabuh di pelabuhan Cilacap.

    "Ke depannya, kapal-kapal dengan bobot di atas 5 GT akan berlabuh di Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Logending yang saat ini masih dalam proses pembangunan," jelas Suhartilah. (Suk/KRjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Jenderal HM Sarbini Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Banyak tokoh-tokoh besar dan berjasa dalam perjuangan yang berasal dari Kabupaten Kebumen. Salah satunya Jenderal HM Sarbini. Jenderal HM Sarbini adalah seorang Purnawirawan yang dilahirkan di Kebumen dan banyak mengabdi selama masa perjuangan baik di bidang militer maupun pemerintahan RI.

    Dalam masa perjuangan terutama 20 Oktober 1945 M Sarbini yang kala itu berpangkat letkol, memimpin pasukan tentara keamanan rakyat resimen kedu tengah dan menyerang serta mengepung tentara sekutu dan NICA di Desa Jambu Ambarawa yang kemudian dikenal dengan peristiwa Palagan Ambarawa.

    Selama masa Pemerintahan Bung Karno Mayjend Sarbini menjabat sebagai menteri pertahanan dalam kabinet Dwikora II tahun 1966 yang kemudian digantikan oleh Letjen Soeharto. Untuk mengenang jasa-jasanya sekaligus sebagai wujud kebanggaan masyarakat Kabupaten Kebumen, saat ini tengah diusulkan pemberian gelar pahlawan nasional untuk jenderal HM Sarbini. Untuk itu Kepala Disnakertransos Kebumen Drs. Eko Widianto mengundang berbagai elemen, salah satunya HR. Soenarto, ketua letjen veteran Kebumen, Kasdim 0709 Kebumen serta dari Pepabri dan DHC 45 dan dinas terkait.(Ratih Tv Kebumen/kebumenkab)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    2013, 401 Desa di Kebumen Gelar Pilkades

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - November mendatang, tiga desa di Kabupaten Kebumen yakni Sembirkadipaten Kecamatan Prembun, Kenoyojayan Kecamatan Ambal, dan Kejawang Kecamatan Sruweng, bakal pesta demokrasi untuk memilih kepala desa (pilkades).

    Menurut Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kebumen, Subagyo, Sembirkadipaten menggelar pilkades karena kadesnya mengundurkan diri. Sementara pilkades di Kenoyojayan dan Kejawang, karena kadesnya meninggal dunia.

    Subagyo juga mengakui saat ini sejumlah kades tersangkut berbagai masalah sehingga tidak aktif. Meski begitu, tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan desa.

    Pesta demokrasi di Desa Sembirkadipaten, Kenoyojayan, dan Kejawang, sebagai ajang 'pemanasan' karena di tahun 2013, bakal digelar pilkades di 401 desa. (Suk/KRjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Hasil Panen Jangan Langsung Dijual


    KUWARASAN (www.beritakebumen.info) - Bupati H Buyar Winarso SE mengingatkan petani untuk tidak terburu-buru menjual hasil panennya. Petani pun diimbau menitipkan hasil panenannya di resi gudang yang telah dibangun Pemkab Kebumen di Kecamatan Rowokele.

    "Titipkan saja di gudang. Nanti akan mendapatkan girik yang bisa dijadikan agunan di bank. Jualnya nanti, tunggu sampai harga tinggi. Jangan buru-buru dijual," jelas bupati kepada petani ketika melakukan panen raya kedelai varietas anjasmara di Desa Banjareja, Kecamatan Kuwarasan, Rabu (25/9).

    Hasil panen kedelai varietas anjasmara tergolong baik. Dari luas lahan 1 hektare, bisa dipanen 2,56 ton.

    Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, Ir Pudjirahaju, luas lahan kedelai di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012, sekitar 8.463 hektare dengan target produksi 11.357 ton. (Suk/KRjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Dewan Pendidikan Kurang Diminati

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen (DPK) saat ini kosong. Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada para tokoh masyarakat yang peduli dan paham dunia pendidikan untuk ikut seleksi.

    Namun Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kebumen Warjan SPd MM kemarin mengakui, pihaknya khawatir bakal kesulitan memenuhi kuota menjaring 22 nama calon. Apalagi selama ini anggaran yang diberikan Pemkab kepada DPK sangat minim. "Bahkan anggota DPK tergolong hanya pengabdian tanpa ada tunjangan sehingga animo tokoh masyarakat sangat rendah," kata dia.

    Padahal kepengurusan Dewan Pendidikan 2007-2012 telah selesai menjalankan tugas dan beraudiensi dengan Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE. Guna memenuhi PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan pengurus DPK baru.

    Adapun jumlah anggota Dewan Pendidikan yang ditetapkan dengan SK bupati sebanyak 11 orang. Namun Panitia Pemilihan akan menjaring 22 nama untuk diserahkan kepada Bupati. "Selanjutnya bupati akan menetapkan sebelas nama dan dikukuhkan dengan surat keputusan," ungkap Warjan.

    Warjan menyatakan, untuk bisa mendaftar menjadi anggota Dewan Pendidikan harus ada rekomendasi dari lembaga, instansi atau organisasi. Panitia seleksi juga menyepakati, demi Pendidikan periode mendatang, ditambahkan persyaratan calon anggota minimal harus S1.

    "Ini sifatnya kesepakatan panitia dan tidak diatur dalam PP 17/2010. Namun persyaratan pengurus diutamakan S1 ini semata demi peningkatan kualitas Dewan Penididikan karena fungsi dan perannya sangat strategis," terang Warjan. (B3-91/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Puluhan Perajin Genting Gulung Tikar

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Akibat kesulitan mencari tenaga kerja, puluhan perajin genting di wilayah Kecamatan Pejagoan mengurangi jumlah produksinya. Bahkan, beberapa perajin ada yang sudah gulung tikar.

    Salah satu perajin genting di Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Sodiman (52) mengatakan, biasanya satu juragan "Sementara sisanya tutup karena kesulitan mencari tenaga kerja,'' kata dia, Senin (24/9). Padahal, kebutuhan pasar terhadap genting terus mengalami peningkatan seiring dengan makin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kawasan pemukiman. Minat ma-syarakat untuk menggunakan asbes masih sedikit. "Masyarakat masih menggantungkan genting sebagai atap rumah,'' ungkapnya.

    Dia menjelaskan, turunnya jumlah produksi itu berdampak pada harga jual genting di pasaran. Saat ini harga genting terus meningkat dan menembus Rp 1.200 per buah. "Harga itu terbilang tinggi dibanding beberapa bulan lalu berkisar Rp 1.000 per buah,'' imbuhnya.

    Pilih Merantau

    Menurut pengamatan Sodiman kelangkaan tenaga kerja itu sudah berlangsung lama sekitar 10 tahun terakhir. Untuk bisa mengoperasikan satu mesin saja dibutuhkan sekitar lima tenaga kerja. "Satu pengusaha genting paling tidak memiliki dua mesin pencetak genting. Bisa dibayangkan, di seluruh wilayah Kebumen ada ratusan pengusaha genting yang membutuhkan tenaga kerja,î jelasnya.

    Perajin lain yang kini mengurangi jumlah produksi, Kartiyo mengatakan, rata-rata pemuda desa memilih untuk pergi merantau ke luar daerah untuk mengadu nasib. Pemuda desa menilai membuat genting belum mampu mengatasi masalah ekonomi warga. "Penilaian itu wajar, mengingat kebutuhan hidup masyarakat terus berkembang,'' katanya.

    Dia mengungkapkan, tenaga kerja laki-laki biasa dibayar Rp 30.000 per hari, sementara tenaga kerja perempuan dibayar Rp 18.000 per hari. Upah itu sulit dinaikan, karena perajin atau pengusaha harus menanggung biaya operasional yang cukup besar. "Seperti biaya transportasi dan pembelian bahan baku,''katanya.

    Khudlori (43) mengatakan, perajin tidak bisa berbuat banyak menghadapi masalah tersebut. Karena sampai saat ini, perajin masih mengandalkan cetak manual yang harus ditangani tenaga kerja. "Cetakannya belum memakai mesin cetak canggih,'' ujar dia. (K42-91,47/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Sopir Tronton Jadi Tersangka

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Sopir truk tronton AD 1881 FC, Waluyo (55) warga Tangkur Klaten, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun hingga menyebabkan 3 nyawa melayang di sebelah barat perlintasan kereta api Karanganyar Kebumen.

    "Tersangka yang sudah ditahan akan dijerat dengan Pasal 310 ayat 4 jo Pasal 310 ayat 2 jo Pasal 310 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara," jelas Kapolres Kebumen AKBP Heru Trisasono SIK MSi melalui Kasubag Humas AKP Junani Jumantoro, Senin (24/9).

    Kecelakaan beruntun terjadi Jumat (21/9) sekitar pukul 11.45. Tersangka dinilai lalai dengan tidak menjaga jarak aman sehingga menabrak Toyota Avanza B 1332 EFW dan mikrobus 'Arimbi' AA 1508 CD yang ada depannya hingga terguling.

    Tronton kemudian oleng ke kanan hingga menabrak sedan Timor AA 7496 AD dari arah timur. Tronton yang memuat 30 ton asbes dari Cibitung Bekasi dengan tujuan Yogyakarta, baru berhenti setelah menabrak tiga kios yang berada di selatan jalan.

    Dalam keselakaan itu 3 korban tewas, yakni Asep Setiawan (17) warga Kemawi Somagede Banyumas pekerja agen bus yang kiosnya diseruduk tronton, serta kernet mikrobus 'Arimbi' Nur Khozin (30) warga Tanuraksan Gemeksekti Kebumen, dan Nur Hidayani (16) pelajar penumpang mikrobus warga Adikarto Adimulyo Kebumen.

    Pengakuan sopir tronton, sebelum kejadian kendaraannya mengalami rem blong. Namun untuk kepastiannya, Satlantas Polres Kebumen masih melakukan pengecekan. (Suk/krjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    UMK 2013 Diusulkan Rp 835.000/Bulan

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kebumen tahun 2013 diusulkan sebesar Rp 835.000/bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 8,4 % jika jika dibandingkan dengan UMK tahun 2012 yang besarnya Rp 770.000/bulan.

    Adapun besaran usulan itu disepakati secara tripartit dalam rapat Dewan Pengupahan Kebumen yang berlangsung di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos), Kamis (20/9).

    Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah (Disnakertransos, Bappeda, Bagian Perekonomian, dan BPS), perwakilan pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kebumen. "Usulan UMK tersebut selanjutnya akan disampaikan ke bupati Kebumen untuk diusulkan ke gubernur Jawa Tengah," ujar Kepala Disnakertransos kebumen Drs Eko Widiyanto melalui Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Kamla Nugraheni SE MSi, Kamis (20/9).

    Adapun penyusunan usulan UMK tahun 2013 sudah melalui banyak pertimbangan. Seperti kebutuhan hidup layak (KHL) tenaga kerja lajang maupun yang sudah berkeluarga. "Tingkat inflasi selama setahun terakhir juga menjadi pertimbangan,"ujarnya.

    Dia menambahkan, untuk mencapai kesepakatan besaran usulan UMK terlebih dahulu melalui perundingan yang cukup alot. Hal tersebut disebabkan adanya penggunakan acuan peraturan terbaru, yakni Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. "Peraturan ini menggantikan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005. Dalam peraturan terbaru tersebut, materi survei KHL terdiri atas 60 jenis komponen kebutuhan yang dijual di pasaran, sedang aturan lama hanya 46 jenis komponen kebutuhan,'' tuturnya. (J19-91,15/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Perjuangan Berat Guru SDN 3 Selogiri

    Melibas hutan pinus dengan jalan terjal dan berliku sebelum mencapai SDN 3 Selogiri. (Foto: Sukmawan/krjogja)

    KARANGGAYAM (www.beritakebumen.info) - Perjuangan guru sekolah dasar di daerah terpencil di Kabupaten Kebumen, sangat berat. Seperti guru-guru SDN 3 Selogiri Kecamatan Karanggayam yang harus berjibaku menaklukkan jalan pegunungan yang sangat berat.

    Mereka harus berjuang melibas hutan pinus dengan jalan terjal dan berliku sebelum mencapai sekolahnya yang berada di Dukuh Sikebo. Dukuh terpencil yang masyarakatnya baru menikmati listrik tahun 2001. Itu pun listrik dari Kabupaten Banjarnegara.

    Jika musim hujan, jalan menuju Dukuh Sikebo menjadi sangat sulit dilalui. Jatuh bangun dari sepeda motor yang terpeleset, sudah biasa dialami para guru. Tidak kalah susahnya ketika musim kemarau karena jalan menjadi penuh debu.

    "Biasanya kalau hujan, para guru saling tunggu jika akan berangkat maupun pulang sekolah agar bisa saling membantu jika terjadi apa-apa di jalan," ungkap Kepala SDN 3 Selogiri, Arifin, yang rumahnya di Kota Kebumen.

    Pengabdian guru SDN 3 Selogiri juga tak perlu diragukan. Apalagi sekolah dengan 157 siswa itu, tidak ada guru agama sehingga guru kelas harus merangkap mengajar agama.

    "Sekolah kami masih kekurangan guru, terutama guru agama yang sementara ini masih dirangkap oleh guru kelas. Sedangkan guru olahraga, masih berstatus wiyata bakti," ujar Arifin. (Suk/krjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Bangku Rusak, Murid Belajar secara Lesehan

    KARANGGAYAM (www.beritakebumen.info) - DUA lembar karpet berwarna hijau digelar menutup bagian tengah lantai ruang kelas 2 SD Negeri 3 Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kebumen, Sabtu (22/9). Sementara, sebagian lantai ruangan seluas 7x8 m2 yang tidak tertutup karpet digunakan siswa untuk meletakan sepatu.

    Ya, murid kelas 2 sekolah tersebut terpaksa belajar lesehan lantaran bangku di kelas mereka sudah lama rusak. Karena beluam ada gantinya, sudah lebih dari tiga bulan ini sebanyak 31 murid belajar di ruang kelas dengan menggelar karpet.

    "Sudah lama kami belajar seperti ini. Bangku sekolah banyak yang rusak," kata Wendi (8) salah satu siswa kelas 2, Sabtu (22/9).

    Kondisi itu diakui oleh Kepala SDN 3 Selogiri, Arifin AMa. Namun hanya murid kelas 2 yang belajar beralaskan karpet. Sedangkan kelas lain tetap menggunakan bangku meski tidak semua dalam kondisi baik. Adapun keputusan menggelar pembelajaran dengan lesehan, hanya bersifat sementara. Pihaknya sudah bermusyawarah dengan pihak komite sekolah.

    "Proposal juga telah kami diajukan untuk melengkapi kekurangan bangku tersebut," ujar Arifin.

    Rehab Kelas

    Kondisi bangku memang sudah lapuk. Tahun ini sekolah mendapat perbaikan tiga kelas berikut satu set mebeler. Saat proses rehab tiga ruang kelas pada Juni lalu, bangku sekolah harus dipindah-pindah. Karena kondisinya yang sudah lapuk, bangku tersebut tidak bisa dipasang lagi.

    Menurut Arifin, bagi murid kelas dua yang berjumlah 31 siswa, idealnya membutuhkan 16 set bangku terdiri atas meja dan kursi. Namun, yang ada saat ini hanya tujuh set bangku. Meski kekurangan bangku proses pembelajaran harus tetap berjalan. "Maka para siswa terpaksa belajar lesehan," katanya.

    Tidak hanya itu, SD yang berada di perbatasan Kebumen dan Banjarnegara itu masih membutuhkan banyak bangku bagi para siswa. Mengingat, sekolah yang berdiri tahun 1983 itu baru mendapat bantuan dua kali, yakni tahun 2008 dan 2009. Selain kekurangan bangku, SD yang dipmpinnya masih membutuhkan gedung perpustakan. "Selama ini perpustakaan menjadi satu dengan ruang UKS," katanya. (Supriyanto-45,47/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Pedagang Khawatir Tak Kebagian Lapak

    PREMBUN (www.beritakebumen.info) - Sampai saat ini penataan Pasar Prembun yang baru dibangun belum dirumuskan secara pasti. Padahal, penataan lapak tersebut sangat rawan terjadi polemik antarpedagang.  "Jika hal tersebut tidak diantisipasi lebih awal maka pasar yang rencanya menjadi percontohan pasar tradisional modern justru menjadi kacau,'' kata Sekretaris Himpunan Pedagang Pasar Prembun (HPPP), Jarwo Hanggono saat dikonfirmasi, kemarin

    Sebab, menurut dia, jumlah pedagang terlalu banyak. Sebaliknya, jika ada mekanisme pembatasan jumlah pedagang akan memicu konflik antarpedagang. "Semua serba repot, makanya harus segera dirumuskan,'' kata dia
    Saat dikonfirmasi Suara Merdeka, beberapa pedagang Pasar Prembun yang pindah sementara di Pasar Kabekelan mengaku belum mengetahui penataan lapak pasar yang baru dibangun. Mereka mengaku cemas, kalau-kalau tak kebagian jatah lapak.

    Sebagaimana diketahui, kondisi Pasar Prembun saat ini masih terus dibangun. Rencananya, pasar tersebut akan menjadi percontohan pasar tradisonal modern di Kabupaten Kebumen. Pengembangan konsep pasar tradisional modern itu mengharuskan perubahan pola berdagang, mulai dari segi penataan lapak, penyajian dagangan sampai cara menjual barang berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).

    Pengembangan itu bermaksud menaikkan pendapatan para pedagang yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Salah satu pedagang Pasar Prembun yang saat ini pindah ke Pasar Kabekelan, Hartatik (34) mengatakan, banyak pedagang yang belum mengetahui secara pasti rencana penerapan pasar tradisional modern tersebut. Pedagang hanya mengetahui bahwa ke depan cara berjualan pedagang akan dirubah. Meski begitu banyak pedagang yang bingung mengingat luas pasar yang baru dibangun itu jauh lebih sempit dibanding luas pasar semula. (K42-91,88/suaramerdeka)      

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Hari Ini Menpera Kunker ke Kebumen


    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz bersama Ketua Komisi IV DPR RI M Romahurmuziy, Rabu (19/9), dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Kebumen.

    Agenda kunjungan Menpera menurut Sekda Kebumen H Adi Pandoyo SH MSi serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kebumen Drs Edy Purwoko MSi, antara lain penyerahan bantuan perumahan di Gedung Pertemuan Setda Kebumen pada pukul 09.00.

    Sedangkan Romahurmuziy yang dikenal dengan sapaan Gus Romi, bakal menyerahkan bantuan sejumlah traktor untuk petani Kabupaten Kebumen.

    Agenda selanjutnya melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren An-Nadyah di SMK Maarif 1 Wonoyoso. Dilanjut peletakan batu pertama pembangunan rumah susun mahasiswa di STAINU Kebumen. (Suk/krjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Tantangan Insan Kesehatan Semakin Kompleks

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Wakil Bupati Kebumen Djuwarni mengajak insan kesehatan meningkatkan ilmu pengetahuannya agar mampu mengatasi masalah kesehatan yang semakin kompleks.

    Ajakannya disampaikan ketika hadir dalam acara silaturahmi Dinas Kesehatan bersama anggota organisasi profesi kesehatan, serta dinas dan instansi di Kabupaten Kebumen, yang berlangsung di Aula Setda Kebumen, Selasa (18/9). "Kini di era moderen, berbagai penyakit baru muncul. Ini menjadi tantangan insan kesehatan," tegasnya.

    Namun menurut Djuwarni, yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahannya karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Karena itu, perilaku hidup bersih dan sehat harus terus disosialisasikan pada masyarakat.

    Harapan Djuwarni, insan kesehatan tidak hanya mensosialisasikan, tetapi harus menjadi teladan hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

    Menurut Ketua Panitia Silaturahmi, dr H Suprayitno MM, silaturahmi yang mengundang ustad Dr H Wijayanto MA sekaligus sebagai upaya menyinergikan semua jajaran baik di pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam mengatasi masalah kesehatan.

    "Masalah kesehatan tidak cukup hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan. Harus ada keterpaduan program dan keterlibatan semua pihak," tandas Suprayitno yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. (Suk/krjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Surat Perjanjian Melanggar Perda

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Komisi A DPRD Kebumen menilai Surat Perjanjian Kades Kalibagor dengan PT Aneka Bangun Sarana (ABS) untuk mengubah tanah kemakmuran menjadi lokasi SPBU, melanggar Perda 3 Tahun 2007.

    Ketua Komisi A, Dra Halimah, didampingi Wakil Ketua Supriyati dan Sekretaris Tatag Sajoko SH, usai dengar pendapat dengan eksekutif, kemarin, menegaskan, kerja sama tersebut cacat hukum. Sebab, dalam Perda 3/2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal 26 ayat 3 disebutkan, tanah bengkok dan tanah kemakmuran desa dapat disewakan kepada pihak lain dengan jangka waktu paling lama satu tahun. "Padahal ini tiga tahun, bahkan dalam perjanjian dengan pihak ketiga disepakati sampai 50 tahun," tandas Halimah.

    Pertemuan tersebut dihadiri unsur Bagian Hukum Setda, Bagian Tata Pemerintahan Setda serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Pertanahan Kebumen, dan Camat Kebumen. Komisi A merekomendasikan kepada Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum agar berkoordinasi meninjau ulang perjanjian kerja sama Kades Kalibagor dengan PT ABS.

    Seperti diberitakan, sejumlah warga Desa Kalibagor mengadu ke Komisi A DPRD. Mereka mempertanyakan alih fungsi tanah kas desa menjadi calon SPBU. Tanah seluas 350 ubin atau setara 5.000 meter persegi itu semula tanah bengkok sekretaris desa, serta tanah bengkok perangkat desa seperti kaum dan kepetengan atau jagabaya. Perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga itu hanya menggunakan kertas bermeterai Rp 6.000, tanpa dikuatkan akta notaris.

    Menurut Halimah, mengenai alih fungsi lahan dari tanah basah menjadi tanah kering memang sudah menempuh prosedur, dibentuk panitia dan sudah ada izin bupati ke Kantor Pertanahan. Artinya, untuk izin pengeringan tidak ada masalah. Tinggal izin usaha atau HO yang semestinya dengan persetujuan warga sekitar.

    Turun ke Bawah

    Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kebumen Subagyo SSos mengakui, jika mengacu pada Perda 3/2007 tentang Sumber Kekayaan Desa memang sewa tanah bengkok atau tanah kemakmuran paling lama hanya satu tahun. Hal itu dimaksudkan supaya nilai tanah tetap tinggi dan tidak merugikan desa.

    Menyinggung hasil pertemuan di ruang Komisi A, pihaknya bersama Bagian Hukum akan segera turun ke bawah melakukan klarifikasi. Pihaknya akan merunut perjanjian kerja sama desa dengan investor. "Kami akan mempelajari masalah ini karena sewa tanah kemakmuran sesuai perda hanya diizinkan selama satu tahun dan bisa diperpanjang kembali," tandas Subagyo.

    Anggota Komisi C DPRD Abdul Azis menilai dengan jangka waktu kerja sama selama 50 tahun sangat merugikan desa. Dia kurang setuju tanah kemakmuran dialihfungsikan menjadi tempat usaha seperti itu. Apalagi kepala desa dan perangkat desa dibatasi masa jabatan sehingga bakal menimbulkan masalah bagi kades berikutnya. (B3-78,47/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    PNPM Belum Mampu Atasi Kemiskinan ; Lima Tahun Digelontor Rp 205 Miliar

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Pada 2008-2012 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen digelontor dana sekitar Rp 205 M dari APBN.

    Namun program tersebut dirasakan belum mampu mengatasi angka kemiskinan. Bahkan secara ekonomi program PNPM Mandiri Perdesaan belum bisa menyentuh sampai masyarakat miskin.

    "Program PNPM memang besar, namun secara ekonomi belum terasa mengangkat warga miskin perdesaan," ujar Camat Sempor Drs Munadi saat Semiloka PNPM Mandiri Perdesaan 2012 di Hotel Candisari, Karanganyar, Kebumen, Senin (17/9) kemarin.

    Semiloka dibuka Sekda Kebumen H Adi Pandoyo SH MSi menghadirkan Sekretaris pembinaan PNPM Mandiri perdesaan Direktorat Jenderal PMD Kementrian Dalam Negeri Bito Wikantosa dan Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hianto Susanto, dipandu Kepala Bapermades Kebumen Dra Hj Siti Alfiah Anggriani MM.

    Menurut Munadi, program PNPM Mandiri dari infrastruktur atau pembangunan fisik pedesaan memang membawa dampak positif. Namun dampak langsung secara ekonomi belum terasa. "Untuk itu diharapkan ada perbaikan program supaya kondisi masyarakat miskin diperdesaan bisa terangkat," kata dia.

    Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hianto Susanto. Bahkan Budi menegaskan perlu persamaan persepsi tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak, semestinya tidak didekati secara politis. "Bahkan kemiskinan merupakan masalah multidimensi sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa secara parsial," ungkap Budi.

    Sayangnya kemiskinan di negara ini masih sering menjadi komoditas politik. Akurasi data kemiskinan kadang tidak bisa dideteksi secara tepat dan akurat karena sering disesuaikan dengan kepentingan tertentu.

    "Akibatnya, program dan sasaran tidak akurat pula," tandas politisi PDIP alumnus Fakultas Teknik UGM itu.

    Perda Kemiskinan

    Menurut Budi, peran DPRD Kebumen dalam mendorong program pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai langkah. Dari fungsi legislasi, DPRD menyetujui Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun dari aspek fungsi kontrol, DPRD melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemkab.

    "Kami berharap ruang penanggulangan kemiskinan tidak bisa dan tepat sasaran. Anggaran pun harus benar-benar menjawab persoalan kemiskinan atau berdimensi propoor," jelas dia.

    Sebelumnya Sekda H Adi Pandoyo menegaskan, semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga para camat dan kades diminta serius menyukseskan program penanggulangan kemiskinan. Bahkan PNPM Mandiri Perdesaan di Kebumen selama lima tahun dinilai sebagai yang terbaik secara nasional.

    "Namun mengatasi kemiskinan tidak bisa seperti membalik telapak tangan," imbuhnya.

    Diperlukan koordinasi dan sinergi semua pihak, mulai pemerintah DPRD, dunia usaha masyarakat. Dia meminta semua SKD dan camat dalam penanggulangan kemiskinan selalu berpijak pada Perda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan disesuaikand engan kemampuan keuangan daerah.

    "Yang jelas selama lima tahun melalui PNPM Mandiri Perdesaan telah dikucuran dana sampai Rp 205 M lebih dan dari APBD Rp 40 M. Ini bukti komitmen pemerintah pada penanggulangan kemiskinan," paparnya. (B3-91/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Pusaka Indonesia Tuntut Penghapusan Sistem Waiting List Haji

    NASIONAL (www.beritakebumen.info) - Pusat Advokasi Haji (Pusaka) Indonesia dengan tegas menentang dan menuntut penghapusan sistem waiting list (daftar tunggu) pendaftaran ibadah haji bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pernyataan sikap mereka disampaikan melalui petisi kepada Menteri Agama Surya Darma Ali.

    Berikut isi petisi yang dikutip dari situs change.org.

    Bahwa Negara telah menjamin kebebasan warga Negara untuk melaksanakan perintah agama sesuai penegasan UUD NRI 1945, Perintah Haji adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan (isthata’ah) aspek material serta lahir dan batin (as-shikkah). Sejak tahun 2004 Kemenag (Kementerian Agama) melalui SK Dirjen hingga diperkuat Permen mulai menggunakan sistem waiting (daftar tunggu) dalam pendaftaran berangkat Haji, dari tahun ke tahun sistem ini seperti BOM Waktu yang menebar terror sehingga muncul penumpukan Calon Jemaah Haji hingga jutaan orang,padahal pra tahun 2004 tidak pernah ada masalah dalam pelaksanaan haji bagi warga Negara Indonesia.

    Bahwa Kementerian Agama sebagai regulator,operator dan evaluator telah merampas hak konstitusional warga Negara untuk secara bebas menunaikan kewajiban Haji bagi yang mampu melalui sistem daftar tunggu dengan biaya uang muka Rp.25juta bagi ONH regular dan 4000USD bagi ONH Khusus, atas asumsi aturan tersebut adalah untuk keadilan bagi yang mampu maupun yang tidak mampu. Alhasil pendaftaran sepanjang tahun model waiting list tersebut Kemenag telah mengingkari jaminan umur dan jaminan Rezeki seseorang, padahal UU no 13 tahun 2008 menetapkan pendaftaran memiliki batas waktu hingga kuota permusim haji habis. Nyatanya kemenag melalui Permen no. 6 thn 2008 malah terus menjual kuota hingga musim haji yang tidak terbatas, maka wajar jika masyarakat terteror semakin tertinggal jika menunda daftar haji.

    Gurihnya dana rakyat yang bisa tercium oleh ketamakan politisi SDA dan Birokrat hitam kemenag apalagi dianggap aman dari terjangan KPK memicu Copy paste sistem dengan bumbu Argumentasi Ifrit, fiktif dan tendensius. Sistem iblis Waiting List untuk Haji sudah menyusupkan tidak hanya logika tapi juga Kesombongan Iblis, sementara Referensi asumsi sistem ini sejarahnya relevan bagi Negara Malaysia dan Iran yang lebih awal menerapkan, Pemerintah keduanya kewalahan disebabkan fakta ledakan Pendaftar calon Haji, sementara di Indonesia malah terbalik: waiting list Kemenag malah telah rencanakan secara sistematis untuk menjadi pemicu dan memprovokasi sehingga terjadi ledakan pendaftar calon haji.

    Seiring habisnya akses menunaikan haji secara langsung sebagai kewajiban seorang Muslim sekali seumur Hidup akibat skema waiting list kemenag dan dedengkot Iblis politisi SDA, mengindikasikan kuatnya skenario untuk menghambat dan memadamkan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh atas perintah Tuhannya, corak kebijakan tersebut diatas adalah spirit Iblis; Agenda utama Iblis dengan Ifrit sebagai ikon telah bersumpah dihadapan Tuhan untuk terus memalingkan hati dan pikiran manusia dari ketaatan,ketundukan pada tuhan. sumpah IFRIT dan antek anteknya telah diterjemahkan dengan konsisten, kematangan konspirasi dan rencana sistematik agar agenda mereka bisa terealisasi sepanjang masa.

    Faktanya, sebelum pemberlakuan sistem waiting list jumlah jemaah Haji Indonesia tidak pernah menembus 210 ribu jemaah,karena sistem pendaftaran sangat singkat dan praktis bagi mayoritas Ummat Islam, sehingga Jemaah Yang berangkat benar-benar berkemampuan sesuai kriteria Syariat, Ledakan Pendaftar Terhitung sejak 2009 jumlah waiting 800 ribu, 2010 berjumlah 1,2 juta CJH, 2011 berjumlah 1,4 juta CJH dan untuk 2012 terhitung 1,9 juta CJH sedangkan kuota pertahun hanya 211 ribu Jemaah. dengan adanya penambahan pendaftaran CJH yang signifikan tapi tidak berbanding lurus dengan kouta yang disiapkan sehingga terjadi penumpukan CJH yang membutuhkan waktu antrian selama 10-15 Tahun.

    Bahwa indikasi penyimpangan kewenangan oleh Kemenag didasari tidak adanya sistem pengelolaan baik secara syariat maupun ekonomis untuk penumpukan puluhan triliun dana calon jemaah untuk masa sampai puluhan tahun, dana haji hingga 25 Juli 2012, total uang setoral awal CJH sebesar Rp 47,5 triliun. diantara yang bisa ditaksasi Rp 35 triliun di sukuk, Rp12 triliun deposito, dan Rp 3 triliun di giro atas nama menteri agama dan menghasilkan bunga Rp 2,8 triliun sesuai BI rate tak jelas pertanggungjawabannya.

    Adapun rincian Bunga setoran Dana Haji terhitung 2009 = 1,12 triliun tahun 2010 = 2,10 triliun Tahun 2011 = 2,45 Triliun dan 2012 = 3,225 Triliun sehingga total Bunga = 8,995 TRILIUN !!!. keuntungan yang diperoleh ternyata tidak memberikan konstribusi untuk Calon Jemaah Haji, malah CNH harus menaggung ONH sebesar 10% yang semestinya tidak terjadi.

    Tanpa dasar Hukum MENAG SDA mengendapkan dana Ummat, penyimpangan akan leluasa dilakukan karena Lembaga Audit Negara BPKP maupun KPK tidak memiliki akses untuk mengaudit dana tersebut, Faktanya korupsi yang begitu massif menggerogoti Kementerian Agama hanya secuil yang mampu diusut karena bersumber dari APBN, bagaimana Nasib Dana Ummat ketika ditangani Lembaga Terkorup yang notabene bukan Dana APBN? Siapa yang akan melindungi kepentingan umat dari kejahatan oknum di kemenag? Pada saat BPK dan KPK saja tidak memiliki kemampuan dan kewenangan mengakses penggunaan DANA UMMAT yang jumlahnya mega Triliun.

    Dana abadi umat yang jumlahnya mencapai Rp 2 triliun juga tidak transparan dibuka ke publik,ditambah dana dari APBN/APBD yang cenderung bersifat duplikasi pembiayaan,sementara biaya haji telah ditetapkan kemenag mengacu kepada harga pasar yang berlaku; nilai tukar Rupiah atas dolar, Naiknya Sewa pondokan, tiket pesawat yang bergantung pada premium dan berbagai gejolak ekonomi yang sangat fluktuatif, sehingga tarif naik haji terus menanjak dari tahun ke tahun.Olehnya itu, untuk apa setoran awal 25 jt tersebut? Jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap CJH dari gejolak pasar. Untuk apa kemenag menumpuk dana jika Negara juga tidak memperoleh keuntungan? Sungguh tragis jika atas nama menteri agama, malah meyimpan dana Haji umat Islam dijalur yang secara nyata diharamkan oleh Islam, Sebab Seluruh Ulama di Indonesia Maupun Dunia sudah Mengharamkan Umat Islam menyimpan Dana pada Bank dengan Sistem RIBA

    Kelicikan politisi SDA berkonspirasi dengan Birokrat Hitam Kemenag untuk merancang sistem berhaji kebal hukum yang sedapat mungkin menjauhkan jalan bagi Hamba-hamba Tuhan sekaligus jadi ajang legal merampok kantong rakyat. perintah berhaji menuntut progresifitas tanpa menunda-nunda,hal ini bukan tanpa alasan, perintah Haji wajib sekali seumur hidup segera dilaksanakan ketika prasyarat yang Tuhan tetapkan terpenuhi, beberapa pertimbangan diantaranya : Pertama, Bahwa tidak ada jaminan stabilitas kesehatan, kestabilan materi maupun moneter untuk siapa pun di masa mendatang apalagi interval waktu sangat panjang. kedua : kesiapan mental dan fisik akan bersifat fluktuatif tapi semakin menurun seiring bertambahnya umur seseorang, ketiga, bahwa Hidup seseorang tidak ada yang bisa menjamin kecuali pemilik-Nya; yakni Tuhan. Maka Waiting list yang dirancang dengan prosedur;; Daftar, setor, dan menunggu hingga puluhan Tahun seolah mengambil alih otoritas Tuhan sekaligus adopsi logika Iblis, tentang Ajal Manusia.

    Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka kami dari Pusat Advokasi Haji (PUSAKA) INDONESIA menyatakan Sikap dan tuntutan sebagai berikut :

    1. Menuntut Penghapusan sistem Waiting list untuk pendaftaran haji
    2. Mengutuk Penistaan Agama oleh KEMENAG Surya Darma Ali yang menyimpan Dana Haji pada Bank dengan sistem Riba
    3. Menolak segala bentuk komersialisasi atas nama Agama maupun Kemenag atas Calon Jemaah Haji.
    4. Mendesak KPK untuk mengusut penyimpangan keuntungan setoran Awal CJH
    5. Mendesak pemerintah untuk menghapus Dana Abadi Umat dan penerimaan dari efesiensi penyelenggaraan ibadah haji dimasukan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
    6. Mendesak Presiden dan DPR untuk menempatkan kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab utama penyelenggaran Haji

    Salam Pancasila
    Salam Indonesia

    Wassalam

    Melalui situs tersebut, Pusaka Indonesia meminta dukungan masyarakat, khususnya umat Islam yang sejalan dengan pemikiran mereka. (bk01/change)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
    | FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
    =============================================================

    Pedagang Keluhkan Penurun Omzet di Stadion

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Para pedagang Pasar Tumenggungan yang menghuni kios pasar darurat di dalam Stadion Chandradimuka makin menjerit. Mereka mengeluh sepi karena ditinggal pembeli yang lebih suka berbelanja di luar stadion.

    Bahkan omzet mereka dalam beberapa bulan ini turun drastis. Seperti diungkapkan Rasinah (46), pedagang sayur dan buah di pojok stadion yang sehari paling hanya mendapatkan RP 300 ribu. Bahkan untuk mendapatkan Rp 200 ribu kini susah karena pembeli semakin sepi.

    Menurut penuturan wanita asal Karangsari Kebumen itu, dulu saat prepegan atau menjelang Lebaran dia sehari bisa meraup pendapatan Rp 5 juta sampai Rp 6 juta tiap hari pasaran. Pada Lebaran kemarin dia hanya bisa mendapatkan Rp 2 juta tiap hari pasaran. "Tidak ada separo. Ibaratnya kami ini merugi," ujar Rasinah Minggu kemarin.
    Di sisi lain, semakin banyak kios dan los di pasar darurat ditinggalkan pedagang. Seperti di sebelah pojok utara dan timur stadion, makin banyak kios dan lapak kosong. Pedagang memilih berjualan di luar stadion, seperti di sepanjang Jalan Arungbinang selatan stadion dan di depan stadion.

    Tidak Kondusif

    Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen (PPPTK) Yuswanto menyatakan, sebenarnya kekhawatiran tersebut telah disampaikan sejak sebelum renovasi Pasar Tumenggungan dimulai. Bahkan kondisi dalam pasar darurat kurang kondusif. "Kami sudah berulang kali menyampaikan keluhan ke pengelola pasar dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelola Pasar Kebumen,'' kata dia.

    Namun Yuswanto menyayangkan, selama ini respons pihak pemerintah kurang tanggap. Dia dan para pedagang juga mengharapkan drainase di dalam pasar darurat segera dibenahi. "Kami khawatir saat musim hujan tiba dalam pasar makin becek dan di beberapa lokasi tergenang karena drainasenya tidak ada," tukas Yuswanto yang juga pedagang kelontong.

    Menurut dia, perlu pula diatasi agar sampah dari dalam pasar supaya setiap hari diambil sehingga tidak menumpuk. Di sisi lain, aliran listrik ke sejumlah kios beberapa waktu lalu sering padam. "Padahal listrik sangat diperlukan bagi para pedagang pasar pagi karena keramaian dan aktivitas dimulai sejak pukul 04.30,'' kata dia.

    Secara terpisah Kepala UPTD Pasar Tumenggungan Muhlisin S.Sos mengakui, sebagian kios dan los masih kurang pembeli karena di pasar penampungan tidak senormal seperti di dalam pasar. Namun di beberapa lokasi sudah ramai. "Mengenai masalah drainase, akan segera dibenahi dan diupayakan tidak terjadi genangan atau becek saat musim hujan,'' ungkapnya.(B3-91,88/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    PMR Dan KSR Bersihkan Sampah Pantai Suwuk

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Sekitar 300 anggota PMR dan KSR PMI Kebumen minggu (16/9) lalu melakukan aksi sosial membersihkan sampah di sepanjang pantai suwuk, Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring. Kegiatan yang sekaligus menjadi HUT ke-67 PMI 2012 itu dipimpin langsung Ketua PMI Kebumen Drs Eko Widianto dan di hadiri Sekda H Adi Pandoyo SH MSi. Aksi membersihkan sampah pantai di lakukan sejak pagi hari ketika pengunjung wisata masih agak sepi.

    Menurut sekertaris PMI Kebumen Wikan Tris Junanto SIP kemarin, gerakan kebersihan pantai itu sekaligus untuk menanamkan budaya cinta lingkungan kepada generasi muda. Berbagai sampah plastik, kertas dan dedaunan di kumpulkan dan di bakar dilokasi."apa lagi selama liburan lebaran lalu pantai suwuk sempat di banjiri pelancong sehingga sampah menumpuk di sepanjang pantai," kata dia.

    Wikan menjelaskan,selain membersihkan pantai, anggota PMR dan KSR yang terdiri dari pelajar SD, SMP dan SMA serta KSR mahasiswa Stikes Muhamadiyah Gombong juga memasang rambu imbauan keselamatan berada di tempat wisata seperti larangan mandi dilaut dan memelihara taman yang ada dikawasan pantai. Itu sebagai bagian dari kegiatan pengurangan resiko bencana (PRB).
    "Kami berharap para relawan dari unsur pelajar seperti PMR dan KSR makin mencintai lingkungan dan memiliki kesadaran menjaga kebersihan di objek wisata," tandas Wikan seraya menambahkan, kegiatan lain dalam HUT PMI di kebumen juga melakukan pemupukan tanaman di bumi perkemahan Widoro, Kecamatan Karangsambung.

    Terjun Langsung

    Sekda H Adi Pandoyo yang juga pengurus PMI bidang SDM dan generasi muda ikut terjun langsung memungut sampah dan kotoran di kawasan pantai suwuk lalu membakarnya.

    Demikian pula beberapa pengurus PMI yang hadir ikut berbaur bersama para PMR dan KSR. Pemupukan tanaman penhijauan itu supaya tanaman yang ada di bumi perkemahan Widoro bisa tumbuh dengan baik.

    Penanaman penghijauan di lakukan bersamaan pelaksanaan Jumba Bhakti Gembira (jumbara)PMR dan Temu Karya KSR se Jateng di Bumi Perkemahan tersebut,juli lalu.(B3-91/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Warga Ambal Ingin JLS Dibangun

    AMBAL (www.beritakebumen.info) - Warga Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sudah cukup lama menanti realisasi pembangunan fisik Jalan Lintas Selatan (JLS). Pasalnya, pembebasan lahan untuk JLS di Desa Sumberjati, Kaibon, Petangkuran, Ambalresmi, Kenoyojayan, dan Entak, sudah dilakukan sejak tahun 2007.

    Di Kecamatan Ambal, JLS yang memanfaatkan Jalan Diponegoro hanya berjarak sekitar 800 meter dari pantai, dan sekitar 1 kilometer dari jalan utama yang ada sekarang (Jalan Deandels).

    Tanah yang telah diganti rugi, dipasang patok bertuliskan RMJ (Ruang Milik Jalan). Namun karena tidak ada kejelasan kapan akan dimulai pembangunan fisiknya, warga kemudian memanfaatkannya untuk lahan pertanian.

    Irfangi (60) warga Desa Ambalresmi mengaku memperoleh ganti rugi Rp 25.000 per meter untuk tanah warisan yang terkena proyek JLS. "Tanah kami yang terkena proyek JLS, panjang 30 meter, lebar 8 meter," ujar Irfangi sambil istirahat setelah menanam palawija di bekas tanahnya.

    Kepala Desa Ambalresmi, Tino Anwar, sangat berharap JLS segera dibangun. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena peluang usaha semakin terbuka.

    "JLS juga akan membuka potensi desa, baik pertaniannya maupun pantai yang potensial dikembangkan sebagai objek wisata," tegas Tino yang juga sebagai ketua paguyuban 32 kepala desa di Kecamatan Ambal.

    Karena potensi pertanian dan wisata pantai ada di sebelah selatan Jalan Diponegoro, diharapkan dibangun jembatan penyeberangan di JLS untuk memudahkan masyarakat menuju ladang maupun wisatawan yang hendak ke pantai.

    Desa Ambalresmi menjadi pusat kota Kecamatan Ambal yang berkembang pesat. Di desa itu pula banyak dijumpai warung sate ambal yang sudah menjadi 'ikon' kuliner di Kabupaten Kebumen. (Suk/krjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    2013, Bupati Fokus Pada Pembangunan Desa

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kritikan warga terkait masalah pembangunan di Kabupaten Kebumen banyak bermunculan beberapa waktu lalu. Salah satu yang ramai muncul melalui sebuah grup media on line Berita Kebumen. Banyak dari masyarakat menganggap Bupati Kebumen Buyar Winarso SE hanya memikirkan pembangunan daerah perkotan, sedang pembangunan di desa seolah terabaikan.

    Meski demikian, Bupati mengaku berterimakasih atas masukan atau kritikan tersebut. Bupati bertekad akan fokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan di tahun 2013 nanti. Bahkan dana sebesar Rp 15 miliar telah diusulkan untuk pembangunan jalan dan jembatan pada APBD 2013. "Angka pastinya masih bisa berubah, karena baru pada pembahasan Kebijakan Umum APBD 2013. Namun saya bertekad mulai 2013 infrastruktur pedesaan kita prioritaskan,""jelas Buyar di Rumah Dinas Bupati, Sabtu (15/9).

    Bupati berharap, Alokasi Dana Desa (ADD) akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan. ADD tahun 2012 sebesar Rp 20 miliar, dan tahun 2013 disiapkan plafon Rp 27 miliar. Bahkan angka tersebut masih bisa bertambah bergantung dari dana alokasi umum (DAU) yang turun 2013.

    Penggantian kendaraan dinas roda dua juga telah direncanakan, sebagai upaya memacu kinerja dan pelayanan aparat desa kepada masyarakat. Sebanyak 230 kendaraan operasional kepala desa telah dianggarkan pada APBD tahun 2013.

    Selain pembangunan infrastruktur desa, pihaknya juga menerima rehabilitasi dan perbaikan rumah tidak layak huni sekitar 6.000 unit dari Kementerian Perumahan di tahun ini. Bantuan untuk Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) di 460 desa dan kelurahan juga telah dianggarkan. Besaran yang akan diterima oleh masing-masing desa/kelurahan adalah Rp 1 juta.

    Sementara itu, terkait dana alokasi umum (DAU), Buyar belum dapat memastikan besarnya dana yang akan diterima Kabupaten Kebumen. Bupati berharap DAU tahun 2013 mendekati Rp 1 trilyun, dengan asumsi kenaikan 10% dari DAU tahun 2012 sebesar Rp 906 miliar. (bk01/mat/sm)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    STAINU Gelar Festival Janeng

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - STAINU Kebumen akan menggelar Festival Janeng 2012 di Kampus Jalan Tentara Pelajar 55 Kebumen. Bagi peraih juara akan dipentaskan pada acara di kampus 19 September mendatang. Ketua STAINU Kebumen, Imam Satibi SAg MPdI kemarin menjelaskan, festival Janeng STAINU bertujuan melestarikan seni budaya Jawa. Kampus terpanggil memelihara seni daerah sebagai kekayaan khasanah seni budaya yang dimiliki masyarakat.

    Bahkan seni budaya perlu diajarkan kepada mahasiswa supaya memiliki kepedulian dan jiwa apresiasi seni. Menurut Imam, festival janeng itu terbuka untuk umum. Baik dari grup kesenian pedesaan, kecamatan maupun dari kelompok masyarakat, dipersilakan mendaftar ke kampus setempat. Namun panitia memberikan syarat selama festival peserta grup wajib menampilkan satu lagu shalawat dan satu lagi kreasi sendiri. Nilai Edukasi Imam menilai, seni budaya daerah seperti janeng selain menjadi media hiburan masyarakat juga mengandung nilai-nilai edukasi seni. Bahkan perlu banyak media untuk menampilkan seni daerah. STAINU Kebumen terpanggil ikut memelihara dan melestarikan seni daerah tersebut. Pendaftaran dilakukan sejak kemarin di kampus STAINU Jalan Tentara Pelajar 55 Kebumen atau di utara Islamic Center.

    Pendaftaran bisa atas nama grup atau atas nama desa. Panitia menyediakan hadiah uang pembinaan dan piagam penghargan bagi juara 1, 2 dan 3. Grup yang meraih juara akan dipentaskan di depan Menteri Perumahan Rakyat pada 19 September mendatang. Acara tersebut sekaligus menandai peletakan batu pertama pembangunan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) STAINU Kebumen. Rusunawa dua lantai itu menyediakan 24 kamar, dibangun dengan dana Rp 4,9 miliar di sebelah selatan kampus.(B3-28/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa Harus Ditingkatkan

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menggelar Sarasehan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. sarasehan yang bertemakan “Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa” tersebut berlangsung di gedung pertemuan PKK Kebumen , Kamis ( 14/9).

    Sarasehan yang dimoderatori Kasi Ideologi dan Kewaspadaan Badan Kesatuan Kebangsaaan dan Politik Kabupaten Kebumen Pawito,SE tersebut menghadirkan narasumber Kabid Ideologi Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah Eko Priharji, Dosen Fisip Undip Semarang Drs. A. Taufik, M.Si, Praktisi Pendidikan dan Pengarang Sastra Jawa Turiyo Ragil Putra serta Kepala Biro Suara Merdeka Kedu/DIY Drs Komper Wardopo, M.Pd.

    Kabid Ideologi Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah Eko Priharji, Dosen Fisip Undip Semarang Drs. A. Taufik, M.Si mengupas akan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa yang semakin berkurang. Praktisi Pendidikan dan Pengarang Sastra Jawa Turiyo Ragil Putra lebih menyoroti keberadaan nilai budaya jawa dalam masyarakat, dengan tema " Kajian Memberdayakan Potensi Msyarakat dengan budaya sandingan" . Sementara narasumber keempata Drs Komper wardopo menyajikan lebih mencermati Peran Kearifan Lokal dan Jati Diri Sebagai Modal untuk Membangun Daerah.

    Bupati Kebumen dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Sutoyo,SH mengatakan bahwa pemahaman wawasan kebangsaan menjadi sebuah kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu upaya menumbuhkan kesadaran hidup berkebangsaan ini penting sekali. Termasuk dengan cara melestarikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa.

    Kasi Ketahanan Bangsa Agus Gunarto,SH mengatakan Sarasehan diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari unsur Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Kasi Pemerintahan Kelurahan serta Tokoh Masyarakat se-Kab. Kebumen. Dengan tujuan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar selau menjaganya. (Bagian Humas dan Protokol Setda Kebumen)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Soal Ekspor, Perajin Pandan Belum Mandiri

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Perajin anyaman pandan di Kabupaten Kebumen belum mandiri untuk melakukan ekspor produksnya sehingga masih tergantung pada pihak ketiga termasuk menentukan harga jual.

    "Sampai sekarang order untuk ekspor memang masih lancar. Namun sayangnya sebagian besar perajin sebatas sebagai produsen barang. Selanjutnya barang ditampung pihak ketiga yang menangani semua urusan ekspornya," ungkap Maryani (45), perajin anyaman pandan di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen.

    Menurutnya sebagian besar pihak ketiga itu berasal dari Yogyakarta sedangkan di Kebumen cuma ada satu pengusaha. Namun, belum mampu menampung produk para perajin lokal. (Dwi/krjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Rustri: Jaran Kepang Seni Adiluhung

    KARANGANYAR (www.beritakebumen.info) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih menegaskan, kesenian tradisional tidak terkecuali jaran kepang, merupakan warisan budaya bangsa yang adiluhung. Karena itu menjaditugas mulia pemerintah dan masyarakat untuk melestarikannya.

    Rustri menyinggung jaran kepang ketika hadir dalam silaturahmi keluarga besar Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) bersama pengurus organisasi seni dan budaya tradisional Kabupaten Kebumen di kediaman sesepuh Pepadi, R Suman Sri Husodo, Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Rabu (12/9) malam.

    Menurut Rustri, jaran lumping merupakan seni tradisional yang harus diuri-uri. Tidak saja dari aspek budaya, namun juga dari sisi penampilan karena terkadang kostum yang dipakai kurang mendapat perhatian.

    Rustri mengungkapkan, pernah ketika berkunjung ke suatu daerah, dipertunjukkan atraksi seni jaran kepang dengan penonton yang sangat banyak. Hanya saja, pemainnya memakai kostum apa adanya. Bahkan kostum barongannya, sudah robek-robek.
    Saat memberi sambutan, Rustri mengaku tidak menyinggung penampilan apa adanya dari aksi jaran kepang yang barusan dilihat. Apalagi menunjukkan kemarahan. "Tetapi begitu acara selesai, saya mengusahakan bagaimana agar jarankepang itu bisa tampil menarik," ujar Rustri yang disambut tepuk tangan semua yang hadir.

    Silaturahmi di kediaman R Suman Sri Husodo, diisi pertunjukan wayang kulit dengan lakon Wahyu Cakraningrat bersama Ki Dalang Langgeng Hidayat yang dalam kesehariannya dipercaya masyarakat Desa Rangkah, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, sebagai kepala desa. (Suk/krjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Investor Pasir Besi Nekat Akan Menambang

    MIRIT (www.beritakebumen.info) - Investor pertambangan pasir besi PT Mitra Niaga Cemerlang (MNC) tetap akan melakukan aktivitas penambangan di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit. Bahkan operasional pertambangan akan dimulai Rabu (12/9) ini.

    Hal itu diungkapkan kuasa hukum PT MNC Ikhtiarto SH dalam surat pemberitahuan yang dilayangkan kepada kepala desa Wiromartan. Surat pemberitahuan tersebut tembusanya disampaikan ke berbagai pihak, antara lain Bupati Kebumen, ketua DPRD, Kodim 0709, Polres dan hingga camat dan BPB Desa Wiromartan.

    Menurut Yuli Ikhtiarto, sehubungan dengan telah selesainya kewajiban dari PT MNC untuk memenuhi segala langkah sosialisasi yang telah dijalankan, serta segala bentuk perizinan yang dipersyaratkan untuk usaha pertambangan pasir besi telah ada dan memenuhi syarat, pihaknya akan melakukan operasional di lokasi.

    Sebelumnya PT MNC melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan permohonan pencabutan portal di jalan Desa Wiromartan kepada kepala desa setempat. Seperti diketahui, sejak rencana operasional pertambangan pasir besi di Desa Wiromartan, telah ditentang keras warga setempat.

    Bahkan warga beberapa kali melakukan aksi dan memasang potal masuk pantai selatan Desa Wiromartan. Berbagai insiden pun telah terjadi, Antara lain pemasangan berbagai poster dan spanduk menolak rencana tambang pasir besi di sepanjang Jalan Daendels wilayah Mirit.

    Bahkan aksi ke Kantor desa, kecamatan dan DPRD Kebumen dilakukan beberapa kali. Termasuk aksi perusakan rumah Kades Wiromartan Saringan. Hingga saat ini pun Kades Wiromartan masih mengungsi akibat ancaman warga yang menolak pasir besi.

    Persyaratan Terpenuhi

    Menurut Yuli Ikhtiarto, berhubung semua persyaratan perizinan telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan, namun masih ada hambatan menuju lokasi penambangan, lantaran masih ada portal di jalan desa menuju lokasi, PT MNC meminta kades segera mengambil langkah mencabut portal tersebut. Mengingat, kegiatan operasional pertambangan akan segera dilakukan.

    Terpisah Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hinato Susanto yang dihubungi mengaku telah menerima tembusan surat dari kuasa hukum PT MNC. Namun Budi mengharapkan kepada kedua belah pihak, baik PT MNC maupun masyarakat bisa menahan diri, berembug dan bermusyawarah mencari solusi terbaik.

    Menurut dia, situasi di Desa Wiromartan saat ini sedang kondusif. Padahal sebelumnya sempat memanas dan ditandai berbagai peristiwa unjuk rasa dan insiden. Guna menjaga situasi tetap tenang, Budi berharap agar semua pihak mencari jalan keluar terbaik dan menguntungkan kedua belah pihak.

    Budi menyatakan, dari aspek kewenangan bisa saja pihak MNC telah memenuhi persyaratan perizinan. Namun aspirasi yang berkembang di masyarakat tetap perlu diperhatikan. Bahkan dalam hal kontrak karya usaha penambangan pasir besi itu harus tetap ditempuh dengan persetujuan masyarakat. (B3-86/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Kebumen Kirim 14 Kafilah Ke STQ Umum Jateng Ke XXII

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Pemkab Kebumen mengirimkan 14 kafilah dalam STQ ( Seleksi Tilatil Quran) Umum tingkat Propinsi Jateng ke XXII, yang akan berlangsung di Kabupaten Karanganyar, tanggal 11-14 September 2012. Sebelum diberangkatkan, Selasa pagi ( 11/9) rombongan peserta menghadap Wakil Bupati Kebumen Djuwarni, Amd,Pd utuk meminta doa restu. Ikut mendampingi rombongan peserta, Kabag Kesra Setda Kebumen Siti Nuriatun Fauziah, S.Ag, M.Si, Kabag Humas dan Protokol Setda Kebumen Drs Edy Purwoko,M.Si, pimpinan rombongan HA Nasihudin,S.Ag serta pembina dan peserta.

    Wakil Bupati Kebumen Djuwarni,Amd,Pd dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan perjuangan dari peserta STQ demi mewakili Kabupaten Kebumen, termasuk kepada pembina yang selama ini mendampingi proses latihan. " Apalagi mencari kafilah-kafilah STQ yang mempunyai kemampuan istimewa tersebut, pada saat ini bukanlah hal yang mudah, seperti halnya mencari peserta lomba di bidang lainnya yang cenderung lebih banyak jumlahnya ' ungkap Djuwarni.

    Kepada para kafilah Wabup berpesan agar selalu menjaga kesehatannya serta tidak merasa terbebani keharusan sebagai juara. Para kafilah juga diminta untuk percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Kabag Kesra Setda Kebumen Siti Nuriatun Fauziah, S.Ag, M.Si mengatakan tahun ini Pemkab Kebumen mengirimkan 14 kafilah dalam STQ umum Tingkat Propinsi jateng ke XXII.Mereka akan berkompetisi di cabang tilawah golongan anak, 2 peserta (pa-pi) serta tilawah golongan dewasa, 2 kafilah (pa pi).

    Cabang lainnya cabang tahfidz 1 juz dan tilawah, 2 peserta, tahfidz 5 juz dan tilawah, 1 peserta (pa),tahfidz 10 juz dan tilawah, 2 peserta, tahfidz 20 juz dan tilawah, 2 kafilah serta tahfidz juz 30 juz dan tilawah sebanyak 2 kafilah. Selain itu Kebumen juga mengirim kafilah dari cabang tafsir al quran golongan bahasa arab beserta hafalan 30 juz sebanyak 1 kafilah (putri/Bagian Humas dan Protokol Inforkom Kebumen/kebumenkab)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Sosialisasi UU Perlindungan Anak & KHA

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Selasa (11/9) Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) melaksanakan Sosialisasi UU Perlindungan Anak & KHA. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung PKK Jl. Sarbini dari tanggal 11 s/d 12 September 2012, mengingat banyaknya peserta yang akan diikutkan.

    Adapun sebagai pembawa materi sosialisasi kali ini keseluruhannya berasal dari Pejabat di BPPKB Kab. Kebumen. Diantaranya, Drs. Udy Cahyono, MSi., Sekretaris BPPKB, dan Dra. Siti wahyuningsih, Kasubbid Perlindungan anak. Tiga Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan Tata cara melaporkan dan menyelesaikan bila terjadi kekerasan terhadap anak.

    Menurut Siti Wahyuningsih, Walaupun UU perlindungan anak ini disahkan 10 tahun yang lalu, namun sosialisasinya harus tetap dilakukan, hal ini selain karena meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, juga untuk mengingatkan dan memberi pemahaman kembali kepada masyarakat pada khusunya tentang adanya hak-hak yang dimiliki anak.

    Data yang ada pada BPPKB, Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen s.d tahun 2011 berjumlah 39 kasus, dibandingkan tahun 2006 yang hanya 16 kasus. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak tahun 2011 sejumlah 27 kasus. Sedangkan berdasarkan Jenis kelamin, tahun 2011 anak perempuan paling banyak mengalaminya. Dalam hal ini anak-anak yang dimaksud sesuai dengan UU 23/2002 yaitu anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.

    Panitia mengharapkan, melalui 200 peserta nanti setelah mengikuti sosialisasi ini, jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen dapat menurun bahkan tidak akan terjadi lagi.(gad/kominfo/kebumenkab)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Pimpinan DPRD Dilaporkan ke Polisi

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Polemik penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) benar-benar tidak sekadar berhenti pada ranah politis.

    Perkara ini bergulir ke ranah hukum setelah Ketua Fraksi PKB DPRD Kebumen, Ir Sri Hary Susanti MM, membawanya ke jalur hukum. Sri Hary Susanti membuktikan janjinya dengan mendatangi Mapolres Kebumen, Selasa (11/9).

    Dengan didampingi lima pengacara dari Pusat Advokasi dan Kajian Hukum Indonesia (Pakhis) Kebumen, yakni Kasran SH, Umi Mujiarti SH, Bejo Pawiro SH, Prabowo SH, dan Ahmad Hasan SH, dia melaporkan pimpinan DPRD Kebumen dan Tim Raperda Eksekutif ke Mapolres Kebumen.

    Mereka melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan draf Raperda IUJK yang diduga dilakukan Pimpinan DPRD Kebumen dan Tim Raperda Eksekutif sebagaimana Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 264 ayat (1) huruf e KUHPidana. Adapun surat tanda penerimaan laporan No 152 /IX /2012/jateng/res kbm tertanggal 11 September.

    Dalam berkas laporan setebal delapan halaman itu, draf Raperda IUJK yang ditetapkan menjadi Perda diduga telah dipalsukan. Pasalnya, hasil pembahasan Pansus III/DPRD dalam laporannya pada 26 dan 30 Juli tidak melakukan perubahan baik kata per kata, kalimat per kalimat, pasal per pasal hingga bab per bab terhadap Raperda yang diusulkan oleh eksekutif tersebut.

    Setelah itu, kata Susanti, di DPRD Kebumen tidak terdapat sidang baik dalam tingkat komisi maupun fraksi dalam kurun waktu pascalaporan Pansus III/DPRD tanggal 30 Juli sampai dengan sebelum sidang penetapan Raperda IUJK pada 31 Juli.

    "Dalam draf Raperda IUJK yang diusulkan Tim Raperda Eksekutif hanya terdapat 29 pasal, sedangkan Raperda yang ditetapkan sebanyak 38 pasal," tandasnya.

    Kasran SH menambahkan, pihaknya melihat selain tidak melalui mekanisme legislasi, dalam proses penetapan Perda IUJK terindikasi ada unsur pidana. Bahkan dia tengah mendalami adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penetapan Raperda tersebut. "Jika di Polres laporan ini tidak ditanggapi, kami akan melaporkan kasus ini ke Polda Jateng," tandasnya.

    Rapat Fraksi

    Menanggapi laporan itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen, Amin Rahmanurrasjid SH MH menyampaikan hal itu adalah hak pelapor sebagai warga negara. Namun pihaknya bersikukuh bahwa Perda IUJK yang ditetapkan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Secara subtansi, Raperda yang telah ditetapkan merupakan hasil masukan dari Pansus DPRD, meski Pansus sendiri tidak mengakuinya.

    Dia mengaku, pihaknya pernah menghadiri undangan rapat pimpinan fraksi DPRD setelah penyampaikan laporan Pansus yakni pada sore harinya. Dia beranggapan karena Pansus telah menyerahkan kepada pimpinan dewan maka kewenangan berada di pimpinan dewan. Jika Raperda ditetapkan maka menurut pihaknya, yang ditetapkan ialah Raperda yang telah melalui pembahasan dengan Pansus III DPRD.

    "Jadi wajar jika Perda yang ditetapkan berbeda dengan draf awal yang diajukan oleh tim eksekutif," tandas Amin.

    Diberitakan sebelumnya, Perda IUJK yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD pada 31 Juli lalu dianggap tidak sah karena tidak melalui proses legislasi.

    Apalagi dalam Raperda yang ditetapkan berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh Pansus III DPRD yakni adanya penambahan sejumlah pasal. Selain itu saat rapat paripurna penetapan Perda, salinan draf Raperda yang ditetapkan juga tidak disertakan.

    Bahkan penetapan Perda itu dinilai sebagai bentuk kebohongan publik dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta bentuk rekayasa di DPRD termasuk adanya unsur pidana. Saat dihubungi Suara Merdeka, ponsel ketiga pimpinan DPRD tidak aktif. (J19-78,15/suaramerdeka)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    14.248 Rumah Tidak Layak Huni

    KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kebumen mengusulkan 6.399 rumah tidak layak huniuntuk memperoleh bantuan pemugaran dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Upaya itu untuk menekan jumlah rumah tidak layak huni yang di tahun 2011 masih sebanyak 14.248 rumah.
    Pengajuan bantuan ke Kemenpera dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 3.646 rumah dan tahap kedua sebanyak 2.753 rumah. "Berap
    a banyak rumah yang akan memperoleh bantuan, kami masih menunggu hasil verifikasi," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kabupaten Kebumen, Dra Hj Siti Alfiah Anggriani, Senin (10/9).
    Afiah yang ditemui di sela-sela pemugaran rumah tidak layak huni milik Sumardi warga RT 06/RW 09 Kelurahan/Kecamatan Kebumen, berharap bantuan dari Kemenpera sudah bisa diketahui bersama dengan kunjungan kerja Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz di Kebumen pada 19 September mendatang.
    Dikatakan, melalui anggaran APBD, Pemkab Kebumen juga melakukan pemugaran rumah tidak layak huni denganmemberi bantuan stimulans Rp 5 juta setiap rumah. Upaya yang dilakukan sejak tahun 2009 itu, berhasil memugar 2.000 rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat dengan melibatkan TNI dan masyarakat yang secara sukarela gotong royong serta swadaya menambah kekurangannya. (Suk/krjogja)

    =============================================================
    Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP

    Pilih Berita

    Arsip Berita Kebumen

     
    Berita Kebumen : Tentang | Redaksi | Donatur | Iklan | TOS | Faq | Kontak
    Copyright © 2009-2013. Berita Kebumen On Line - All Rights Reserved
    Edited by BK Team Published by Berita Kebumen On Line
    Supported by Google